Medan (buseronline.com) – Sepanjang tahun 2022 sampai dengan November, telah terjadi Karhutla di 17 kabupaten/kota, didominasi kejadiannya di Kawasan Danau Toba dengan areal terbakar sekitar 519 hektare yang meliputi kawasan hutan lindung, HPL dan Ijin Usaha Perkebunan.
BPBD Sumut menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2022. Diharapkan, Rakor tersebut dapat menghasilkan rencana aksi mengenai penanggulangan maupun pencegahan Karhutla.
Rencana aksi tesebut sangat dibutuhkan, mengingat daerah ini memiliki potensi besar terjadinya Karhutla. “Sepanjang tahun 2022 sampai dengan November, telah terjadi Karhutla di 17 Kabupaten dan Kota, didominasi kejadiannya di Kawasan Danau Toba dengan areal terbakar sekitar 519 hektare yang meliputi kawasan hutan lindung, HPL dan Ijin Usaha Perkebunan,” kata Kepala BPBD Sumut Abdul Haris Lubis, pada Rakor tersebut di Hotel Le Polonia Medan.
Haris mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden dan Gubernur Edy Rahmayadi, optimalisasi rencana aksi Satgas Penanggulangan Karhutla perlu dilakukan. BPBD Sumut telah meningkatkan sumber daya personel maupun peralatan yang ada.
“Diharapkan pula penanggulangan Karhutla Sumut dapat semakin terintegrasi, sehingga upaya penanggulangan dan pencegahan dapat dilakukan dengan optimal,” ujarnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap membantu Provinsi Sumut, terkait penanggulangan Karhutla. “Terutama dalam penempatan peralatan seperti helikopter dan lainnya untuk penanggulangan bencana,” ungkap Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Ristiawan.
TNI juga siap terjun dalam penanggulangan maupun pencegahan Karhutla di Sumut. Kasdam I Bukit Barisan Rifki Nawawi mengatakan pihaknya siap melakukan patroli rutin. “Kita juga akan melibatkan peranan masyarakat dalam menjaga hutan dan lahan,” kata Rifki.
Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Zulham Efendi Siregar mengatakan Rakor tersebut bertujuan untuk menyinergikan, menyelaraskan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota satgas sesuai SK Gubernur Sumut tentang Komando Satgas Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumut.
“Semoga dengan rakor ini koordinasi antarstakeholder dapat semakin selaras dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di Sumut,” ucapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran TNI, Polri, Dinas Kehutanan Sumut, Manggala Agni, BPBD Kabupaten/Kota se Sumut, organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut, dunia usaha, organisasi relawan dan stakeholder terkait penanggulangan bencana di Sumut.
