Medan (buseronline.com) – Penurunan kemiskinan di Provinsi Sumut tidak lepas dari sinergi program yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumut.
Seperti diketahui, angka kemiskinan Sumut mengalami penurunan sebesar 0,09 poin yaitu dari 8,42 persen Maret 2022 menjadi 8,33 persen pada September 2022.
Angka kemiskinan itu setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2022, atau berkurang sekitar 6,1 ribu jiwa.
Selain penurunan angka kemiskinan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, hal itu mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran semakin lebih baik.
Menunjuk beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan diantaranya adalah inflasi umum. Lonjakan inflasi yang terus mengalami penekanan sepanjang tahun 2022 direspon oleh Pemprov Sumut dengan menyiapkan anggaran yang ditujukan untuk program-program pengendalian inflasi, sehingga sampai Desember laju inflasi dapat ditahan pada 6,12 persen.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjelaskan kenaikan BBM pada September menaikkan inflasi sampai 1 persen di Sumut, namun pada bulan berikutnya Pemprov berupaya menahan laju inflasi dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai.
Bantuan sembako dan intervensi program di sektor rill berupa bantuan kepada petani, nelayan dan UMKM berupa pemberian bibit dan peralatan. Pemprov Sumut juga memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat untuk mudik.
Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat Pemprov Sumut bekerja sama dengan Bulog dan distributor pangan melakukan operasi pasar dan pasar murah terhadap berbagai komoditi terutama komoditi beras yang bertujuan menahan laju inflasi.
Disamping intervensi yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian Inflasi dan pemberian bantuan-bantuan.
Pemprov Sumut juga melakukan intervensi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan berbagai program peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM, peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan.
Kemudian, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi juga peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut.
Edy berharap pada tahun 2023 lebih fokus menangani kemiskinan ekstrim melalui berbagai program yang ada di setiap OPD seperti perbaikan rumah, sanitasi, lansia, masyarakat pesisir dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa dengan terus menggalakkan iklim investasi yang kondusif yang bisa membuka lapangan kerja baru dan terus mengendalikan inflasi agar tetap terjaga.
Kepala Biro Perekonomian Naslindo Sirait menyampaikan bahwa, beberapa faktor yang diduga dapat mengurangi angka kemiskinan di Sumut terjadi karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang dapat tumbuh 4,97 persen lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya 3,95 persen dan juga menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 sebesar 6,16 persen atau turun sebesar 0,17 persen, bila kita bandingkan dengan Agustus 2021 sebesar 6,33 persen.
Namun pekerjaan rumah Pemprov Sumut tahun 2023 untuk pengurangan kemiskinan, masih berat terutama untuk dapat mengurangi kedalam kemiskinan, dengan mengupayakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di bandingkan dengan tingkat inflasi, sehingga akan dapat menyeimbangkan antara kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.