Bali (buseronline.com) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait rencana penghapusan pemilihan calon gubernur dan jabatan gubernur.
Menurut Presiden Jokowi, untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam, perhitungan serta kalkulasi yang jelas.
“Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada media seusai mengunjungi Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
“Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Spend of control-nya yang harus dihitung semua,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga menyebut beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan menjadi kajian untuk menghapus jabatan gubernur.
Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.
