Medan (buseronline.com) – Sebanyak 10 kepala daerah menerima Anugerah Kebudayaan dari PWI yang hadir sebagai narasumber.
Hal itu terungkap pada dialog Kebudayaan PWI Pusat di Hotel Santika Dyandra Medan yang turut meramaikan kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 mulai 7-12 Februari 2023.
Adapun 10 kepala daerah yang hadir pada dialog tersebut yakni Bupati Sergai H Darma Wijaya dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, penerima penghargaan dari Provinsi Sumut.
Kemudian ada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo (Yogyakarta), Bupati Kuningan Acep Purnama (Jawa Barat), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Malang Muhammad Sanusi (Jawa Timur), Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona (Lampung).
Selanjutnya, Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan (Riau), Bupati Agam Andri Warman (Sumatera Barat), serta Bupati Halmahera Selata Usman Sidik (Maluku Utara) dengan masing-masing inovasinya.
Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengatakan bahwa penghargaan atas budaya merupakan wujud dari sebuah bangsa yang beradab. Karenanya, peran pers dalam hal menjaga serta memelihara kebudayaan juga diperlukan, sehingga tidak hanya fungsi lembaga pendidikan dan pemerintah saja, tetapi perlu sinergi dan kolaborasi bersama.
Terkait itu, Atal juga menyebutkan pelestarian budaya juga sangat erat hubungannya dengan wartawan di daerah masing-masing. Karenanya pers sebagai pilar keempat demokrasi tidak melulu soal pengawasan atau kritik terhadap pemerintah atas kondisi masyarakat. Tetapi juga peduli dengan pembangunan daerahnya.
“Pers ada di berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dan kita ini adalah negara super power dalam bidang kebudayaan. Anugerah Kebudayaan PWI Pusat kelima ini sebagai bentuk apresiasi kepada sosok bupati/wali kota yang sukses menginovasi. Menuju pangan yang berswasembada, sandang yang berkepribadian dan papan yang selaras dengan alam dan lingkungan. Itu tema besar kita kali ini,” ujarnya.
Sementara, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa pers tidak seharusnya menyampaikan berita yang seringkali hanya seremonial seorang kepala daerah. Padahal, katanya, substansi dari sebuah kegiatan itu yang jauh lebih penting dan dapat bernilai di mata masyarakat daripada sekadar memberitakan kegiatan kepala daerah.
“Bicara soal kemerdekaan pers, Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jangan hanya bicara kebebasan, tetapi harus bertanggung jawab, khususnya untuk kebudayaan,” sebutnya.
Dengan rasa tanggung jawab, kata Ninik, media harus mampu memelihara keberagaman, inklusif dalam pemberitaan. Ia juga berharap kepala daerah yang menerima Anugerah Kebudayaan dari PWI, menentukan mekanisme strategisnya terkait dukungan kepada kebudayaan. Sehingga inovasi dapat dikuatkan dengan regulasi.