Jakarta (buseronline.com) – Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta kepada pihak pengelola rumah sakit pemerintah untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat.
Bukan tanpa alasan, Budi menerangkan pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan RI telah memberikan dana sekitar Rp15 triliun untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit.
“Saya minta di rumah sakit bukan untung, tapi nomor satu harus bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Menkes Budi dalam Rakor BLU di Jakarta.
Salah satu tolak ukur keberhasilan layanan di rumah sakit milik pemerintah menurutnya yakni dari okupansi pasien. Jika lebih banyak yang memilih berobat ke luar negeri, berarti kualitas RS belum memadai dan belum sesuai harapan.
“Presiden dirawatnya di rumah sakit Indonesia atau gak, yang namanya menteri-menteri dirawat di Indonesia atau di Amerika Serikat atau Singapura? Kalau bukan di Indonesia, artinya belum bagus,” jelasnya.
Sejauh ini menurut Menkes Budi, rumah sakit rujukan di Indonesia masih belum optimal dalam menangani beberapa penyakit seperti leukimia, multiple myeloma atau limfoma.
Ditambah lagi mayoritas rumah sakit belum memiliki alat untuk mendeteksi penyakit-penyakit dengan tingkat kematian tinggi, salah satunya kanker payudara.
Menkes Budi juga menyoroti rumah sakit pemerintah yang sibuk mengurus transaksi keuangan tanpa diiringi peningkatan mutu dan layanan bagi masyarakat.
“Selama ini kita sibuk hanya urus demand side, seperti BPJS, asuransi dan lainnya. Tapi pas orang sudah bayar, orangnya masuk rumah sakit, dokternya tidak ada. Alatnya tidak ada. Tidak imbang,” tutup.