Jabar (buseronline.com) – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu engine perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap 60,51 persen PDB dan mampu menyerap hampir 96,92 persen dari total tenaga kerja nasional.
Mengingat pentingnya peran UMKM ini, pemerintah Indonesia terus mendorong berbagai upaya agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan naik kelas.
“Potensi UMKM menjadi modal dalam ekosistem pengembangan ekonomi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024.
Belajar dari masa pandemi Covid-19 yang menjadikan proses adopsi teknologi menjadi lebih cepat, termasuk untuk UMKM, Menko Airlangga menambahkan bahwa UMKM harus terus didorong untuk masuk ke ekosistem digital.
Per Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding digital, tahun 2023 ditargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital, dan targetnya tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menguatkan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi.
“Upaya mentransformasikan UMKM terus didorong oleh Pemerintah, dan oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci agar UMKM bisa naik kelas,” jelas Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dengan ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5,3 persen (yoy) dan pada tahun 2024 ditargetkan tumbuh di 5,4 persen (yoy).
“Pemerintah sedang menyusun basis data tunggal UMKM yang dapat memberikan navigasi pemberdayaan UMKM agar fokus dan bersinergi secara berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Dalam jangka pendek, pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk memperkuat pasar dalam negeri, pemberdayaan dan perluasan akses KUR bagi UMKM, sekaligus pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat bisa terjaga.
Dalam jangka menengah, Pemerintah terus melakukan penguatan, termasuk di sektor pariwisata dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, memperkuat hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam dan Mineral, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor, dan salah satunya adalah melalui optimalisasi Keketuaan Indonesia di dalam ASEAN di tahun 2023.
Untuk jangka panjang, Pemerintah berkomitmen meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, menjaga pertumbuhan investasi, serta melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, melalui Perpu UU Cipta Kerja.
