Medan (buseronline.com) – Dalam rangka memperingati hari buruh sedunia yang jatuh pada 1 Mei atau “May Day“, massa buruh di Sumut unjuk rasa ke DPRD Sumut, dengan mengusung delapan tuntutan, diantaranya cabut undang-undang (UU) Omnibus Law atau UU Nomor: 6/2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Selain itu, massa buruh juga menuntut usut tuntas jual beli lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II di Dagang Krawang Tanjungmorawa yang diduga sarat korupsi kolusi dan nepotisme, segerakan reforma agraria dan kedaulatan pangan, sahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumahtangga (PRT).
“Kami buruh Sumut juga menolak RUU Kesehatan, menolak perlementary treshold 4 persen, termasuk syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen, karena syarat ambang batas parlemen dan presiden telah membahayakan demokrasi,” ujarnya.
Selain itu, massa buruh juga menuntut agar memilih presiden pro buruh dan rakyat kecil serta segera selesaikan kasus-kasus buruh yang selama ini mengkebiri hak-hak buruh.
“Para buruh akan mendukung calon presiden yang pro buruh dan kelas pekerja. Bagi buruh, haram berkoalisi dengan partai yang mengesahkan UU Cipta Kerja,” ujar buruh sembari meneriakkan agar pemerintah segera menghapus outsourcing serta tolak upah murah.
Selesai melakukan orasi di depan gedung DPRD Sumut, massa pengunjuk rasa memberi hadiah bunga mawar merah kepada aparat kepolisian dari Polrestabes Medan, sebagai tanda simpati kepada aparat yang telah mengawal aksi buruh dengan tertib.
Kemudian buruh melakukan doa bersama untuk kesejahteraan buruh dan meninggalkan gedung dewan dengan tertib, karena tidak ada seorangpun anggota dewan yang hadir, karena bertepatan dengan hari libur nasional.
Selama aksi buruh berlangsung, Jalan Imam Bonjol depan Gedung DPRD Sumut ditutup sementara oleh aparat kepolisian, karena badan jalan digunakan massa buruh sebagai tempat berorasi, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Raden Saleh Medan.