Medan (buseronline.com) – Bakal Calon Dewan perwakilan Daerah (Balon DPD) Dr Parlindungan Purba mendaftar ke KPU Sumut, Senin (8/5/2023) di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan.
Parlindungan Purba berjalan kaki dari eks Taman Budaya dan diarak oleh tokoh lintas etnis dan warga berpakaian adat lengkap. Rombongan berjumlah ratusan orang tersebut mengantarkan Parlindungan Purba sampai ke pintu masuk kantor KPU Sumut.
Pendaftaran diterima langsung oleh Ketua KPU Sumut Herdensi, anggota KPU Batara Manurung, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, staf KPU Sumut Maruli Pasaribu serta tim penerima pendaftaran lainnya. Dia mengapresiasi Ketua KPU beserta seluruh Komisioner, Bawaslu, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut mantan Senator Sumut (DPD RI) 3 periode ini, pendaftaran ini cukup bersejarah karena ini adalah bagaimana membangun Indonesia, DPD RI sendiri adalah lembaga negara yang sangat dibutuhkan. “Karena apa, prinsifnya DPD RI membangun Indonesia dari daerah,” ujar Parlindungan Purba.
Parlindungan Purba terdorong maju kembali jadi calon DPD RI karena pekerjaan rumahnya (PR) terdahulu ketika masih menjabat belum terselesaikan. Ada 2 program penting yang akan “digolkan” Parlindungan yakni membangun jalan lingkar di Kepulauan Nias dan Jalan tol Medan-Berastagi yang belum terealisasi sampai sekarang.
“Masyarakat sangat memerlukan DPD RI dan saya memahaminya dan berusaha bisa menyerap aspirasi masyarakat. Karena saya pernah menjadi anggota DPD dari tahun 2004 sampai 2019, harus dipahami juga DPD itu mitranya Kepala Daerah, DPRD Provinsi, kabupaten/kota untuk mengembangkan apa yang sebaiknya dibangun di Sumut,” kata Parlindungan kepada wartawan usai penyerahan berkas.
Untuk itu, dia sangat terpikir bagaimana jalan lingkar kepulauan Nias, perhatian pemerintah sudah ada tapi DPD harus mendorong dengan cara diskusi dengan DPR RI dan bersama Kementerian Keuangan. Bukan hanya jalan lingkar Kepulauan Nias, tapi juga jalan tol Medan-Berastagi yang sudah sempat diwacanakan tapi belum juga terlaksana.
“Semua itu akan saya dorong jika duduk kembali menjadi anggota DPD RI,. Begitu juga bagaimana pembangunan di Tapanuli, Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Asahan, Tanjung Balai, Sergai, Tebingtinggi, Siantar, Simalungun, Langkat, Labuhanbatu keseluruhan dan seluruh daerah kabupaten/kota di Sumut kita dorong pembangunannya. Sehingga, apa yang menjadi rencana pembangunan masing-masing kepala daerah, sehingga DPD itu adalah jembatan antara Pemda dengan pemerintah pusat,” terangnya.
Dia punya motto: Sahabat semua orang, suku, agama dan segala usia. Sehingga dia optimis akan lolos menjadi anggota DPD RI yang pemilihannya tanggal 14 Pebruari 2024 bersamaan dengan Pilpres dan Pemilu Legislatif. Meski anggota DPD hanya 4 orang, tapi mereka akan berkolaborasi dengan DPRD dan DPR RI. Sistem ini pernah dibuktikannya ketika masih menjadi anggota DPD, terlebih dia dipercaya menjadi Ketua Komite II DPD RI.
“Waktu itu anggota DPR RI Gus Irawan Pasaribu berada di Komisi yang membidangi energi. Sehingga kami sama-sama berjuang soal listrik. Sehingga DPD itu sangat baik berkolaborasi dengan DPR RI. Saya sangat senang bisa berkolaborasi dengan semua Caleg DPR RI di semua dapil yang sama-sama akan “bertanding” pada Pemilu nanti. Meski saat ini saya tidak menjadi anggota DPD RI tapi saya tetap berkolaborasi dengan anggota DPR RI yang masih duduk sekarang, kami tetap kompak dan saling merangkul,” tuturnya.
Secara khusus dia termotivasi atas dukungan nelayan asal Pantai Labu Deliserdang yang dibantu Parlindungan pembebasannya dari Malaysia karena melaut melewati batas laut perairan Indonesia-Malaysia Oktober 2021 lalu. Parlin membantu pembebasan 10 nelayan, karena kesalahan hanya melewati batas perairan dan bukan narkoba, maka pembebasannya mudah dibantu.
Pasca mereka bebas, para nelayan tersebut bersama keluarga meminta Parlindungan nyalon lagi masuk DPD RI. Karena kalau tidak menjadi DPD, tidak ada yang membantu mereka dan masyarakat lainnya. Atas dorongan tersebut dia termotivasi untuk maju kembali. Terlebih ketika terjadi banjir bandang di sungai Sembahe, Parlindungan memanggil pihak berkompeten .
“Mungkin karena saya tidak DPD lagi maka mereka tidak mau lagi dipanggil. Padahal waktu saya masih menjabat, mereka datang beramai-ramai jika dipanggil. Memang betul lah saya harus duduk kembali, bukan untuk saya semata, tapi lebih untuk kepentingan masyarakat Sumut,” tegasnya.
Turut memberangkatkan tokoh buruh CP Nainggolan, tokoh akademisi Irwanto Tampubolon, Ketua PWKI Medan Dra Veronika Sitanggang, Ustadz Martono, Dr Restu Pencawan, tokoh Singh Kota Medan, Pengurus HIMAPSI dan lainnya.