Jakarta (buseronline.com) – Polri menggelar analisa dan evaluasi (anev) program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 hari ini. Salah satu yang jadi atensi adalah cooling system menjelang Pemilu 2024. Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono memimpin anev tersebut.
Dalam rapat anev tersebut, Komjen Pol Gatot Eddy menyampaikan atensi khusus terhadap pentingnya cooling system situasi politik menjelang Pemilu 2024. Ia menerangkan Polri telah memiliki kemampuan baik untuk merealisasikan hal tersebut.
“Dari berbagai pengukuran terhadap integritas organisasi dan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat, kemampuan itu sudah dimiliki Polri,” jelas Komjen Pol Gatot Eddy dalam anev digelar di Posko Presisi, Jakarta, seperti dilansir dari humas polri.
Komjen Pol Gatot Eddy juga memaparkan data anev terkait penilaian terhadap budaya integritas organisasi. Misalnya pengukuran mengenai larangan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) bergaya hedonis.
“Dari penilaian per daerah, anev menunjukkan terdapat dua Polda yang memiliki indeks tertinggi yaitu Polda Kaltara dan Polda Kaltim. Ini saya harap bisa dilihat dan diikuti oleh daerah yang lain,” ujarnya.
Sementara itu, data layanan publik dasar kepolisian terhadap masyarakat meliputi layanan hotline, patroli siber, dan aduan melalui media sosial, sejumlah Polda diharapkan dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya. Komjen Pol Gatot Eddy minta layanan hotline dioptimalkan.
“Optimalisasi layanan hotline 110 sebagai sarana pengaduan masyarakat diperoleh 2 Polda dengan indeks tertinggi, yaitu Polda Jabar dan Jatim. Kembali, penilaian ini perlu diteladani oleh daerah lainnya,” sambungnya.
Adapun data anev untuk optimalisasi patroli siber hampir terjadi di seluruh Polda. Berdasarkan paparan Komjen Pol Gatot Eddy, sebanyak 20 polda memiliki indeks tertinggi.
Selain itu, data anev terkait aduan masyarakat melalui media sosial menunjukkan Polda Bengkulu dan Sumsel merupakan dua daerah yang memiliki tingkat aduan tinggi dan direspons dengan baik oleh satuan wilayah tersebut.
“Ini penting dalam era digital, aduan masyarakat langsung melalui media sosial yang sering disebut viral itu. Penting bagi kepolisian untuk merespons aduan semacam ini. Tentu saja biar bisa merespons itu, harus melakukan monitoring dengan baik,” tegas Komjen Pol Gatot Eddy.
Komjen Pol Gatot Eddy juga memaparkan data anev terkait penilaian terhadap budaya integritas organisasi. Misalnya pengukuran mengenai larangan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) bergaya hedonis.
“Dari penilaian per daerah, anev menunjukkan terdapat 2 Polda yang memiliki indeks tertinggi yaitu Polda Kaltara dan Polda Kaltim. Ini saya harap bisa dilihat dan diikuti oleh daerah yang lain,” ujar Komjen Pol Gatot Eddy.
Sementara itu, data layanan publik dasar kepolisian terhadap masyarakat meliputi layanan hotline, patroli siber, dan aduan melalui media sosial, sejumlah Polda diharapkan dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya. Komjen Pol Gatot Eddy minta layanan hotline dioptimalkan.
“Optimalisasi layanan hotline 110 sebagai sarana pengaduan masyarakat diperoleh 2 Polda dengan indeks tertinggi, yaitu Polda Jabar dan Jatim. Kembali, penilaian ini perlu diteladani oleh daerah lainnya,” sambungnya.
Adapun data anev untuk optimalisasi patroli siber hampir terjadi di seluruh Polda. Berdasarkan paparan Komjen Pol Gatot Eddy, sebanyak 20 polda memiliki indeks tertinggi.
Selain itu, data anev terkait aduan masyarakat melalui media sosial menunjukkan Polda Bengkulu dan Sumsel merupakan dua daerah yang memiliki tingkat aduan tinggi dan direspons dengan baik oleh satuan wilayah tersebut.
“Ini penting dalam era digital, aduan masyarakat langsung melalui media sosial yang sering disebut viral itu. Penting bagi kepolisian untuk merespons aduan semacam ini. Tentu saja biar bisa merespons itu, harus melakukan monitoring dengan baik,” tutup Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy.