Sidikalang (buseronline.com) – Pemerintah Kabupaten Dairi bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dairi menggelar sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Redistribusi Tanah, pelaksanaan reforma agraria 2023 di Ruang Rapat Bupati Dairi.
Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu hadir dalam sidang meminta kepada pihak BPN melakukan penataan lebih spesifik atas lahan milik warga.
Kabupaten Dairi salah satu kabupaten menitik beratkan pendapatan warga dari sektor pertanian, tentu penataan lahan bersesuaian dengan potensi. Sehingga hasil pertanian bisa maksimal.
Ia mengatakan perekonomian disokong sektor pertanian. Sehingga sektor itu menjadi perhatian khusus pemerintah. Oleh karena itu, alangkah baiknya ditata sedemikian rupa sehingga hasilnya maksimal.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Hairul Manik menuturkan semua masyarakat harus mendapatkan sertifikat tanah atas hukum yang ada atas tanah yang dikuasai yakni tanah tempat tinggal maupun tanah pertanian.
Dengan genda pembahasan dalam sidang PPL yakni Pengumpulan data berupa hasil seleksi subjek dan objek redistribusi tanah serta hasil pengumpulan dan pemetaan objek redistribusi tanah.
Kemudian, menetapkan subjek-subjek hasil seleksi sebagai penerima redistribusi tanah objek landreform. Dalam sidang PPL 2023, diperoleh 500 bidang tanah di tiga desa yang telah diinventarisasi.
Adapun tanah yang sudah diinventarisasi yaitu di Desa Sosor Lontung dengan target redistribusi sebanyak 150 bidang tanah, dengan luas bidang kurang lebih 40,5 hektare. Di Desa Kabanjulu, Kecamatan Laeparira, target sebanyak 200 bidang tanah, seluas 40,2 hektare.
Kemudian di Desa Laenuaha dengan target 150 bidang tanah dengan luas kurang lebih 38,9 hektare. (R)