Tebingtinggi (buseronline.com) – Guna mengatasi stunting, Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani MSi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Tebingtinggi menekankan kepada semua pihak untuk berkolaborasi sinergi, saling membantu dan saling mendukung.
“Permasalahan stunting, 70 persen berada di luar sektor kesehatan. Kita minta TP PKK, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana bekerja bersama. Kami mohon juga bantuan dari BKKBN provinsi, agar bisa difasilitasi termasuk program anggaran,” katanya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting, di Ruang Aula, Hotel Amanda, Jalan Sutomo.
Sejalan hal itu, salah satu faktor yang tak kalah penting, menurut Pj Wali Kota, ialah data yang akurat, untuk memetakan dan membagi pekerjaan masing-masing.
“Perlu kita sadari data menjadi kata kunci dan bisa menghasilkan data yang baik, antara program kolaborasi. Kita harap stunting nol bisa terwujud di Kota Tebingtinggi,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut melalui Ketua Tim Pokja Dukungan Management Heri Pranata Sutria menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Provinsi Sumut berhasil turun 4,7 persen, menjadi 21,1 persen, dari yang sebelumnya 25,8 persen di tahun 2021.
Untuk Kota Tebingtinggi, pada tahun 2021 angka prevalensi stunting 17,3 persen mengalami kenaikan menjadi 19,60 persen pada tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 2,3 persen.
“Kalau kita melihat rencana target penurunan stunting Kota Tebingtinggi, seharusnya kita menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 15,3 persen pada tahun tahun 2022 dan 12,68 pada tahun 2023, dengan naiknya angka prevelensi stunting pada tahun 2022,” ungkapnya.
Mengatasi hal itu, menurutnya, upaya bersama tidak berhenti sampai disini, semangat dalam pencegahan dan penanganan stunting ini harus terus kita kawal dan jaga untuk dapat meraih target angka prevalensi stunting di Provinsi Sumut menjadi 18 persen di tahun 2023 dan 14 persen di tahun 2024.
“Dan untuk Kota Tebingtinggi dapat mencapai 14,9 persen pada tahun 2023, dan 10,2 persen pada tahun 2024,” urainya.
Ada beberapa kegiatan yang bisa terintegrasi antar dinas dan instansi, seperti kegiatan posyandu integrasi dengan kegiatan dashat (dapur sehat atasi stunting), kegiatan kelompok BKB dengan Paud, kegiatan sosialisasi genre bagi calon pengantin atau remaja yang bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah atas.
Kepada seluruh stakeholder terkait, dirinya juga berharap agar melakukan analisa yang tepat dan akurat terhadap data stunting dan data keluarga beresiko stunting agar intervensi penanganan stunting tepat sasaran.
“Kita berharap seluruh elemen kementerian/lembaga/instansi, perusahaan BUMN maupun swasta, serta mitra kerja terkait bisa hadir untuk melakukan intervensi kepada penduduk miskin khususnya yang berisiko stunting,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kompol Zulham mewakili Kapolres, Danramil 13/TT Kapten InfnYudi Chandra, Kadis P3APM Dra Sri Wahyuni MSi, Kadis PPKB Nina Zahara MZ SH MAP, Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin.
Kemudian, Kepala Dinas Perkimtah Chairun Nasrin Nasution, Ketua TP PKK Kota Ny Dewi Mustika Syarmadani MKes MARS, perwakilan RS Bhayangkara, para Camat. (R)