Surabaya (buseronline.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Surabaya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai upaya dan strategi menekan laju inflasi di Kota Pahlawan. Di antaranya, dengan menggelar operasi pasar, pasar murah di 31 kecamatan, sosialisasi harga eceran tertinggi (HET) hingga pemasangan alat monitoring harga.
Tak hanya itu, pemko melalui TPID juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan harga serta ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok dan penting (Bapokting), di Kota Surabaya aman. Monitoring dan evaluasi itu rutin dilakukan setiap pekan dalam sebulan.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya Dewi Soeriyawati mengatakan strategi pemko menekan laju inflasi, salah satunya dengan menggelar operasi pasar di 17 pasar tradisional di Kota Surabaya. Operasi pasar tersebut rutin digelar setiap hari rabu dan sabtu di tiap pekan.
“Berkelanjutan setiap rabu dan sabtu, sampai kondisi itu (kenaikan bahan pokok) itu stabil. Kita juga ada pasar murah di dekat kecamatan-kecamatan,” kata Dewi.
Dewi menerangkan pemko melalui TPID Kota Surabaya tak hanya melakukan hal itu dalam menekan laju inflasi. Di samping itu juga ada gerakan penanaman komoditi serentak di Kota Surabaya.
Seperti halnya penanaman komoditi cabai serentak, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, (15/9/2023) lalu.
Bukan hanya itu, TPID Kota Surabaya juga rutin menggelar sosialisasi bersama kepada pedagang pasar untuk tidak menjual bahan kebutuhan pokok di atas HET. Tujuannya, supaya masyarakat tidak panic buying atau membeli berlebihan sehingga terjadi penimbunan.
“Itu intens kita pantau terus, agar tidak ada panic buying di tengah masyarakat. Kalau sampai ada pedagang yang menjual harga kebutuhan pokok di atas HET pasti ada sanksinya,” terang Dewi.
Jika inflasi di Kota Surabaya masih terjadi, lanjut Dewi, solusi ke depannya pemko akan menggelar stand di pasar untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok. Dewi memastikan, rencana ini segera dilakukan oleh pemkot untuk menstabilkan harga, dan mencegah adanya pedagang nakal yang menjual bapokting dengan harga di atas HET.
“Makanya, kita akan membuka stand pemkot di pasar, solusi itu untuk menstabilkan harga yang ada di situ (pasar). Rencananya, misal ke depan ini belum stabil kita secepatnya melakukan itu,” ungkapnya.
Dewi menambahkan, langkah ini juga sudah dikoordinasikan bersama Bulog Jatim dan PD Pasar Surya untuk membuka stand di pasar. “Kita sudah bicarakan dengan Bulog dan Dirut PD Pasar,” imbuhnya.
Di samping itu, Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Sosial Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur Ignatia Martha Hendrati mengaku langkah-langkah yang dilakukan TPID Pemko Surabaya sejauh ini menekan laju inflasi telah berjalan baik. Terlebih, saat ini beberapa pasar di Kota Surabaya telah difasilitasi monitor harga bapokting.
“Itu satu cara mengedukasi secara langsung kepada masyarakat dengan mereka membaca sebelum belanja. Misal, lihat harga cabai berapa, beras berapa, seperti itu,” katanya.
Ia menyarankan, edukasi mengenai harga bapokting kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi oleh TPID Pemkot Surabaya. Yakni dengan metode Moral Suasion, atau memberikan informasi tentang ketersediaan stok bapokting agar tidak terjadi panic buying di tengah masyarakat.
“Melalui moral suasion, akan tahu kecukupan bapokting selama setahun. Jadi mereka akan tahu barang yang dibutuhkan sehari-hari itu tersedia di Kota Surabaya. Hal itu bisa dilihat dari Indeks Kecukupan Pangan (IKP), sehingga masyarakat paham bahwa mereka tidak perlu panic buying atau menimbun bahan kebutuhan pokok,” paparnya.
Ia menambahkan, metode moral suasion itu nantinya bisa diumumkan melalui layar monitor yang ada di setiap pasar di Kota Surabaya. “Selain harga, juga ada kecukupan pangan, itu tidak kalah penting dengan informasi harga bapokting,” pungkasnya. (R)
