Semarang (buseronline.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendorong Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jawa Tengah menjadi satu wadah untuk segala jenis produk hukum. Baik produk hukum dari instansi, pemerintah kabupaten/ kota, maupun pemerintah desa, sehingga informasi tentang produk hukum Jateng dapat lebih mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.
“Dengan konsep JDIH, produk-produk hukum disatukan dalam satu wadah. Sehingga berbicara Satu Data Indonesia, produk hukum adalah salah satu data. Maka dengan diwadahkan pada satu jaringan dokumentasi, tentu saja data tidak hilang, dan kita yang membuat produk hukum tidak kesulitan saat mencari data- data produk hukum,” katanya saat membuka Rakor JDIH Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Tengah, di Ruang Rapat Gedung B, Lantai 5 Setda Jawa Tengah.
Ia menjelaskan, selain adanya peraturan dari pemerintah pusat jika pemerintah daerah harus mendokumentasikan produk hukum dengan baik, keberadaan JDIH yang mampu mengakomodasi produk-produk hukum daerah, juga menjadi kebutuhan pemerintah provinsi. Sehingga produk-produk hukum yang saat ini sudah terdokumentasi dengan baik, akan memudahkan pencarian.
“Kalau pola-pola dahulu masyarakat harus datang meminta tolong untuk bisa memperoleh produk hukum, tetapi sekarang eranya sudah berubah. Kita sebagai pelayan masyarakat, sehingga segala informasi, bahkan yang tidak hanya dibutuhkan tetapi mereka berhak untuk tahu, harus kita berikan dengan mudah,” ujarnya.
Menurutnya, mendokumentasikan semua produk hukum yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, termasuk produk hukum yang ada di tingkat pemerintah desa dalam JDIH, merupakan salah satu upaya Pemprov Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan lebih baik dan cepat kepada masyarakat.
“Satu catatan, bahwa kita jangan phobia untuk mem-publish produk hukum. Kita harus terbuka kepada masyarakat. Maka mohon bantuan semuanya untuk kita bisa bareng-bareng menciptakan JDIH di Jawa Tengah lebih luas lagi,” pintanya.
Ia berharap, selain produk-produk hukum dari semua OPD dan pemerintah kabupaten/kota, produk-produk hukum pemerintah desa juga masuk JDIH.
Sehingga apabila ada masyarakat yang membutuhkan data produk hukum suatu OPD atau desa, maka tidak perlu mengontak OPD atau desa yang bersangkutan, karena semua sudah dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui JDIH Jawa Tengah. (R)