Batam (buseronline.com) – Integritas adalah kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap aparatur negara. Integritas sendiri seharusnya melekat dalam setiap tindakan, dan bersumber dari kebajikan yang diajarkan agama.
Bila aparatur negara menjalankan ajaran agama dengan benar dan memiliki iman yang teguh, sudah dipastikan mempunyai integritas yang baik
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dalam talkshow One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI), yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) di Batam, seperti dikutip dari KPK.
Johanis menyebutkan, terkadang integritas yang dimiliki bisa luntur karena sifat serakah individu sehingga berujung pada tindak pidana korupsi. Ia menyoroti kasus yang umum terjadi pada Pemerintahan Daerah.
“Kalau kami menyimak apa yang ada di Pemda umumnya sudah baik, tetapi apapun alasannya masih ada juga yang tidak baik. Ini disebabkan umumnya kita ini manusia yang serakah tidak pernah merasakan cukup. Sudah punya mobil satu pengen mobil dua dan lainnya. Persoalan lain juga muncul karena godaan perempuan. Makanya di KPK, tidak hanya bapak-bapak kami beri sosialisasi korupsi tapi juga ibu-ibunya menjadi subjek bagi KPK untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana pencegahan korupsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan sebagai pembicara, Johanis Tanak mengapresiasi KemenpanRB yang telah menyelenggarakan acara One Local Government One Zona Integritas ini.
“Terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang antusias melaksanakan kegiatan ini dengan harapan tentunya indeks persepsi korupsi akan meningkat sehingga korupsi akan menurun. Diharapkan pada Tahun Emas 2045 tercipta zero corruption,” kata Johanis.
Sebelumnya, pada forum yang sama, MenpanRB Abdullah Azwar Anas yang hadir secara virtual menyampaikan, isu integritas dan akuntabilitas menjadi salah satu isu penting yang menjadi tantangan banyak negara, termasuk Indonesia.
Dengan reformasi birokrasi berdampak, salah satunya melalui Zona Integritas, diharapkan terobosan ini dapat menjadi upaya pencegahan korupsi serta dapat menjamin integritas dan akuntabilitas individu dan lembaga pemerintah, agar setiap layanan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, selain Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, juga hadir sebagai pembicara Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Iwan Taufiq Purwanto, perwakilan dari DPR RI, dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini. Hadir pula sejumlah kepala daerah dari Provinsi Kepri, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. (R)