Medan (buseronline.com) – Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumut menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) fasilitator guru program Roots Anti Perundungan jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Kegiatan bimtek itu berlangsung di enam kabupaten/kota se Sumut yaitu Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Sergai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Deliserdang, mulai tanggal 17-20 Oktober 2023.
Kemendikbudristek RI dalam hal ini Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Rusprita Putri Utami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut terutama Dinas Pendidikan Provinsi Sumut dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Sumut menjadi provinsi yang pertama (menyelenggarakan bimtek Roots berkolaborasi dengan Puspeka) sehingga bisa menjadi praktik baik yang harapannya bisa diimbaskan juga oleh dinas-dinas provinsi maupun daerah lain,” katanya saat memberikan paparan dalam pembukaan Bimtek Fasilitator Guru Program Roots SMA, SMK, dan SLB di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Pemerintahan Provinsi Sumut.
Rusprita menyebut kasus perundungan maupun kekerasan lainnya yang terjadi di sekolah sudah sangat memprihatinkan. Data hasil Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan, sebanyak 36,31 persen atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan.
Sejak tahun 2021, Puspeka bekerja sama dengan UNICEF Indonesia telah melaksanakan bimtek Roots pada 10.708 satuan pendidikan, melatih 20.101 fasilitator guru, dan membentuk 51.370 siswa agen perubahan.
Adapun target di tahun 2023 yakni akan dilaksanakan bimtek Roots secara luring dan daring pada 2.750 satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK, serta melakukan refreshment pada 180 orang fasilitator nasional.
Program Roots menjadi sebuah program pencegahan kekerasan, khususnya perundungan, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023. Selama dua tahun pelaksanaan program Roots dari tahun 2021-2022, program Roots telah mendorong 34,14 persen satuan pendidikan membentuk tim pencegahan kekerasan.
“Kita tentu berharap, pasca kegiatan ini akan menjadi gerakan kolaboratif bersama. Seluruh satuan pendidikan di Provinsi Sumut dapat segera membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) karena sebenarnya TPPK inilah yang menjadi garda depan untuk upaya-upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan,” ungkapnya.
Menyikapi pernyataan Kepala Puspeka, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Asren Nasution langsung menegaskan komitmen dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumut untuk menggenjot percepatan pembentukan TPPK di seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Sumut.
“Target akhir Oktober ini sudah semua kita bentuk TPPK. Jangan ragu dengan komitmen Sumut,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumut akan senantiasa proaktif dalam melaksanakan program anti perundungan, di antaranya dengan menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan termasuk penyelenggaraan bimtek Roots yang nantinya akan berlanjut hingga ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumut.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Agustri Priono mengutarakan hal senada. Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumut memang sedang melakukan langkah-langkah strategis dalam menghapus kekerasan di dunia pendidikan.
“Salah satunya, yaitu dengan menyiapkan fasilitator guru melalui kegiatan bimtek Roots ini,” tuturnya.
Ia meyakini para guru memiliki potensi besar untuk dapat bersama-sama menghapus kekerasan yang dapat terjadi pada peserta didik.
Namun demikian, menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah.
“Saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi, koordinasi, dan bekerja sama, termasuk para orang tua dan masyarakat. Mari kita berbenah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak demi terciptanya generasi Indonesia emas tahun 2045,” pungkasnya. (R)