Jakarta (buseronline.com) – Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta.
Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar, Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita, dan CEO B Universe Rio Abdurrachman.
Presiden Jokowi menekankan bahwa kunci dari keberlanjutan pembangunan Indonesia yaitu dengan memastikan implementasi dari peta jalan yang telah disusun berjalan baik.
“Semuanya peta jalan itu sudah jelas. Tinggal nanti kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kerja detail di lapangan sangat diperlukan guna menjamin implementasi tersebut.
Oleh karena itu, Kepala Negara RI mendorong setiap kementerian/lembaga membentuk tim pengawas sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan.
“Memang kerja sekarang enggak bisa yang makro saja, enggak bisa. Kita harus punya tim masing-masing, kementerian/lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasa yang senang untuk terjun di lapangan anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan, hingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan,” lanjut Presiden Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia.
Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi menurut Presiden Jokowi faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.
“LRT juga sama seperti itu, hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing. Ketemu ya sudah diputuskan, saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar (rupiah) itu adalah memang kewajiban karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,” kata Presiden Jokowi. (R3)
