Jakarta (buseronline.com) – Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, tepat sasaran dan tidak membuka celah dalam penyalahgunaan anggaran.
Presiden Jokowi menyebut bahwa saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya pada acara Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar. Hadir pula secara daring para gubernur seluruh Indonesia.
“Pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas, ini jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” ucap Presiden Jokowi.
Kepala Negara RI pun kembali menegaskan untuk sesegera mungkin melakukan realisasi anggaran yang telah disiapkan.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen dan pemerintah daerah sebesar 64 persen.
“Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja, mengubah mindset enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin,” ujar Presiden Jokowi.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment.
Presiden Jokowi pun mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil.
“Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Presiden Jokowi juga menyebut, hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lebih selaras.
“Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi sinergi dan harmonisasi biar in line semuanya,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga.
“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang,” tutup Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (R3)