Asahan (buseronline.com) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Asahan hingga kini terus melakukan perbaikan gizi terhadap anak anak Balita yang beresiko stunting di Asahan melalui PMT.
Bahkan terus memantau dan melakukan pendampingan, sehingga prevalensi stunting di Asahan menurun sesuai target Bupati H Surya BSc yakni pada 2023 sebesar 13,9 persen dan 2024 sebesar 11,23 persen.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas P2KB Asahan melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Asahan Faisal, kepada Tim Humas Perwakilan BKKBN Sumut yang dipimpin Yusrodi, belum lama ini.
“Pak bupati sangat konsen terhadap penurunan angka stunting di wilayahnya. Setiap coffee morning, masalah stunting ini terus dibahas. Dan sebelumnya, Pak Bupati telah membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 34 Tahun 2021, tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Asahan,” ujarnya.
Sesuai dengan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, merilis pada 2021 prevalensi stunting di Asahan sebesar 18,9 persen. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan ini perlu ada konvergensi penanganan stunting dengan melibatkan para stakeholder di Asahan, agar kita mampu mencapai target penurunan stunting di bawah target Nasional sebesar 14% pada tahun 2024.
“Makanya pak bupati mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Perbup Nomor 34, dan prevalensi stunting pada tahun 2022 menurun menjadi 15,3 persen. Dan kami optimis target dari pak bupati sebesar 13,9 pada 2023 akan tercapai,” ucapnya.
Ia mengatakan sejauh ini bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak anak Balita dengan diagnosa stunting juga tertangani dengan baik.
“Selama ada kerjasama yang baik antara lintas sektor serta pentingnya peran orang tua/keluarga, hal itu akan tercapai. Karena bantuan untuk anak-anak juga telah diberikan dalam program bapak asuh anak stunting (BAAS) yang telah dirilis Pemkab Asahan melalui Perbup tadi,” katanya.
Menurutnya, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Asahan dilibatkan dalam percepatan penurunan stunting. Seperti Forkopimda diwajibkan mengambil 3 anak diagnosa stunting sebagai BAAS. Sedang Eselon 2 di setiap OPD 2 anak dan Eselon 3 sebanyak 1 anak.
“Melalui PMT ini, diharapkan dapat membantu menuntaskan stunting di Asahan. Bantuan PMT ini diberikan agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan Balita stunting,” ujarnya.
“Yang jelas pada 2023 ini Pemkab Asahan, berupaya keras menurunkan stunting. Bahkan beberapa bulan lalu Dinas Sosial Asahan memberikan langkah konkret dalam mengatasi masalah stunting melalui pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97 Tahun 2023, Dinas Sosial menyalurkan bantuan pencegahan dan penanganan stunting di 3 lokus utama, yaitu Kecamatan Pulau Rakyat, Tanjung Balai, dan Kisaran Barat.
Menjawab pertanyaan Tim Humas, Faisal yang didampingi Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Asahan, mengatakan wilayah Kecamatan yang paling banyak anak stunting nya pada 2022 berada di Kecamatan Kisaran Barat dengan jumlah 285 anak. Sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Setia Janji, Air Joman dan Bandar Pulo masing masing 2 anak.
“Penyebab tingginya stunting di Kisaran Barat, selain faktor ekonomi juga sanitasi lingkungan yang tidak bagus dan jamban yang tidak sehat. Artinya, banyak warga yang belum berprilaku hidup bersih dan sehat,” tuturnya.
Sementara Yusrodi berharap agar Satgas Percepatan Penurunan Stunting Asahan membuat laporan dan mengirimkan ke Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten dan kemudian dari kabupaten dilaporkan ke provinsi. “Kalau perlu Satgas buat inovasi-inovasi baru dalam upaya penurunan stunting di wilayahnya,” ujar Yusrodi. (R)