Bekasi (buseronline.com) – Kemendikbudristek melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Salah satunya melalui transformasi pendidikan pada jenjang SMK.
Selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan SMK, berbagai program telah dicanangkan. Seperti program prioritas Merdeka Belajar, program Bantuan Pemerintah, serta program Penguatan Khusus SMK.
Pada tahun 2024, Direktorat SMK mengampu beberapa program yang dapat diakses oleh SMK di seluruh Indonesia. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK agar lebih unggul, adaptif, kompeten, dan relevan dengan dunia kerja. Harapannya, dengan SDM yang berkompeten ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Saat ini, sebanyak 11.716 SMK yang telah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dengan status Mandiri Belajar sebanyak 2.386 SMK, status Mandiri Berubah sebanyak 7.500 SMK, dan status Mandiri Berbagi sebanyak 428 SMK. Kemudian, lebih dari 12.900 SMK dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota telah mengakses platform Rapor Pendidikan serta 1.850 SMK telah menjadi pelaksana program SMK Pusat Keunggulan (PK).
Transformasi SMK akan terus dilakukan dengan fokus capaian, antara lain meningkatkan persentase lulusan SMK yang bekerja dan berwirausaha, meningkatkan persentase peserta didik dengan kemampuan berbahasa asing, dan meningkatkan jumlah praktisi mengajar dari industri di SMK. Selain itu, fokus capaian lain dalam transformasi SMK adalah mendorong industri untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan SMK dan meningkatkan jumlah guru SMK yang memiliki sertifikat berstandar industri.
Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan pendidikan SMK Indonesia. Sebagai upaya untuk membangun kerja sama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, Direktorat SMK mengadakan kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pengembangan SMK Tahun 2024 di Bekasi, Jawa Barat pada 18 s.d. 21 Februari 2024.
Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menyampaikan bahwa kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pengembangan SMK Tahun 2024 adalah wadah untuk berdiskusi antarpihak. Program-program yang telah dirancang oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi daerah khususnya untuk meningkatkan perekonomian daerah.
“Program SMK Pusat Keunggulan tidak hanya tentang urusan pendidikan, tetapi bagaimana dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi sekitar, menjadi penggerak UMKM, dan ada dampak pengimbasan ke SMK-SMK di sekitarnya,” ucap Dirjen Kiki pada sesi Sarasehan Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangkaian kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pengembangan SMK Tahun 2024.
Dirjen Kiki juga menuturkan bahwa peran serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pengembangan dan penguatan kualitas pendidikan SMK sangatlah penting. “Kami menerima masukan, gagasan, dan pengalaman dari Bapak/Ibu semua. Sudah saatnya kita harus mengajak dan meningkatkan peran serta Pemda. Mari kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Senada dengan Dirjen Kiki, Direktur SMK, Wardani Sugiyanto, menuturkan bahwa pemerintah daerah, industri, unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan vokasi berperan penting dalam pelaksanaan program pengembangan SMK. Melalui kegiatan ini, semua pihak khususnya pemerintah daerah diajak untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program, praktik baik yang telah dilakukan, serta merencanakan upaya perbaikan dan percepatan pengembangan SMK.
“Kami harapkan kegiatan ini dapat memberikan informasi yang menyeluruh bagi dinas pendidikan serta pengampu kepentingan lainnya sehingga pihak terkait dapat mempersiapkan lebih awal untuk berpartisipasi dalam program pengembangan SMK tahun 2024,” kata Wardani.
Kolaborasi dari berbagai pihak, lanjut Wardani, adalah kunci untuk meningkatkan dan mempercepat transformasi mutu pendidikan vokasi khususnya jenjang SMK yang akan berdampak pada lahirnya SDM yang unggul dan kompeten untuk kemajuan Indonesia.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Uuf Brajawidagda, menuturkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Mitras DUDI terus melakukan pemotretan potensi dan kebutuhan daerah. Hasil dari pemotretan ini digunakan untuk merumuskan bersama kebijakan SMK ke depan.
“Pastikan keberadaan SMK kita sejalan dengan agenda daerah. Kepada perwakilan pemerintah daerah mohon pandang SMK sebagai sumber daya untuk mewujudkan visi misi di pemerintah daerah,” ucap Uuf.
Pada acara ini juga dilangsungkan Penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan Direktorat SMK. (R)