Tebingtinggi (buseronline.com) – Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Rapat Paripurna DPRD di Ruang paripurna.
Paripurna LKPJ tersebut dipimpin Ketua DPRD Basyaruddin Nasution didampingi Wakil Ketua Muhammad Azwar dan Iman Irdian Saragih dan dihadiri Plt Sekdako Kamlan Mursyid, Kasi Intel Kejari Hiras Silaban, perwakilan Polres, Dandim 0204 DS, Ketua PN dan kepala OPD, Camat dan Lurah.
Syarmadani mengatakan bahwa rancangan APBD Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2023 lebih responsif terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang lalu. Namun masih tetap dibayangi risiko gejolak ekonomi global yang masih tinggi yang dapat memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan risiko krisis pangan yang dapat mendorong kenaikan laju inflasi termasuk di Kota Tebingtinggi.
“Peningkatan angka kemiskinan ekstrem, penanganan stunting dan pelaksanaan Pemilu 2024, juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk diprioritaskan pada tahun 2023, disamping prioritas lainnya seperti bidang pendidikan, peningkatan infrastruktur dan tenaga kerja serta mengoptimalkan belanja daerah untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib guna terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya.
Pada pidato pengantar ini, Syarmadani hanya menyampaikan ringkasan kinerja atas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan, serta laporan keuangan tahun anggaran 2023, dengan catatan, angka-angka yang terkait laporan keuangan tersebut belum merupakan hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) yang saat ini masih dalam proses audit.
“Angka-angka dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK, akan disampaikan nantinya pada penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,” ujarnya.
Dalam laporan keuangan APBD Kota Tebingtinggi TA 2023 yang disampaikan Pj Wali Kota, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp736 miliar lebih. Nilai tersebut berkurang menjadi Rp718 miliar lebih pada P-APBD 2023.
“Pendapatan daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp696 miliar lebih. Dengan demikian capaian realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 97 persen,” katanya.
Belanja daerah, tambah Syarmadani, ditargetkan sebesar Rp740.962.089.260. Berkurang menjadi Rp723.358.324.192 pada P-APBD 2023.
“Realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp674 miliar lebih. Dengan demikian, capaian realisasi belanja daerah adalah sebesar 93,18 persen,” katanya.
Selanjutnya, Syarmadani menguraikan capaian kinerja atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Mulai dari urusan wajib pendidikan, urusan wajib kesehatan, urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan wajib sosial, urusan wajib tenaga kerja.
Kemudian, urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan wajib pangan, urusan wajib lingkungan hidup, urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan wajib perhubungan, urusan wajib komunikasi dan informatika, urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan wajib penanaman modal, urusan wajib kepemudaan dan olahraga.
Syarmadani mengatakan Pemko Tebingtinggi turut mendapatkan penghargaan antara lain, penghargaan percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden pada 6 Oktober 2023, menerima penghargaan kinerja terbaik SP2KP tahun 2023 wilayah Sumatera dari Kementerian Perdagangan RI pada tanggal 10 November 2023, menerima penghargaan Anugerah Pengadaan 2023 kategori “kementerian/lembaga /pemerintah daerah dengan persentase nilai transaksi belanja produk dalam negeri terbesar” dan juga penghargaan “Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan persentase nilai transaksi belanja usaha mikro dan usaha kecil terbesar”.
Selanjutnya, menerima dana insentif fiskal untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 sebesar Rp4.210.611.695,- yang diberikan oleh Wakil Presiden pada 9 November 2023, menerima penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi daerah) Kota Terbaik I wilayah Sumatera dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 3 Oktober 2023 (telah diterima untuk kedua kalinya sejak tahun 2022).
Kemudian, Tim Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi berkesempatan sebagai penampil pembuka pada acara deklarasi kampanye Pemilu Damai 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023.
Selain itu, lima Kecamatan di Kota Tebingtinggi juga menerima penghargaan pelaksana PKK terbaik tingkat Provinsi Sumut pada Hari Kesatuan Gerak (HKG) dan Harganas.
Tim Saber Pungli Kota Tebingtinggi juga berhasil meraih penghargaan juara umum terbaik I se Sumut yang diterima pada 6 Desember 2023. (R)