Jakarta (buseronline.com) – Kondisi ekonomi global saat ini masih terus diwarnai oleh ketegangan geopolitik yang mengancam stabilitas. Dalam hal ini, ketegangan antara Iran dan Israel memiliki risiko bagi perekonomian dunia karena berdampak terhadap pergerakan harga minyak.
Di sisi lain, kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang masih tumbuh baik namun inflasi belum menurun pada level yang diharapkan, mendorong Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk menunda penurunan suku bunga sehingga memicu kekhawatiran akan arus modal keluar atau capital outflow.
Dinamika tersebut di atas membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di angka 3,2. Sementara OECD dan Bank Dunia memproyeksi di angka yang lebih rendah yaitu 2,9 dan 2,4.
Untuk inflasi, proyeksi inflasi dunia rata-rata ada di angka 5,9 dan ini turun dari angka 6,8 di tahun sebelumnya. Begitu juga untuk inflasi negara-negara maju yang sudah menurun di level 2,6. Sementara untuk negara berkembang, proyeksi inflasi tahun ini ada di level 8,3.
Meskipun situasi global menunjukkan tanda-tanda perlambatan, Indonesia mempertahankan aktivitas manufaktur yang ekspansif, serta indeks kepercayaan konsumen yang masih tinggi di angka 127,7. Hal itu menbuat ekonomi Indonesia kembali tumbuh menguat di triwulan I-2024 mencapai 5,11 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menilai, sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ini.
“Growth kita yang sudah disampaikan oleh BPS di 5,11 itu relatif dilihat dari sisi yang cukup menggembirakan meskipun tentu kita harus lihat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ini satu konsumsi rumah tangga ada sedikit di bawah 5%, yaitu dari 4,9. Namun kalau kita lihat 3 tahun berturut-turut pertumbuhan konsumsi rumah tangga di 4,9 atau bahkan tahun lalu 4,8 itu relatively comparable,” jelas Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita April 2024.
Penerimaan Negara hingga 30 April 2024, sudah mencapai 33,0 persen dari target APBN atau sebesar Rp924,9 triliun. Terjadi penurunan dibanding tahun lalu sebesar 7,6 persen. Lebih lanjut, Penerimaan Negara terbagi ke dalam Penerimaan Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan Pajak mengalami sedikit pelambatan dengan capaian 31,38 persen dari target APBN 2024 atau sebesar Rp624,19 triliun. PPh Nonmigas terealisasi Rp377,0 triliun (35,45 persen dari target), PPN & PPnBM terealisasi Rp218,50 triliun (19,20 persen dari target), PPh Migas terealisasi Rp24,81 triliun (32,49 persen dari target), dan PBB & Pajak Lainnya terealisasi Rp3,87 triliun (10,27 persen dari target).
“Jadi kalau kita lihat PPh nonmigas turun karena ada penurunan dari PPh tahunan, terutama untuk korporasi atau badan. Artinya perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas, terjadi penurunan profitabilitas sehingga kewajiban mereka membayar pajak juga mengalami penurunan, terutama untuk sektor pertambangan komoditas. Untuk PPh migas ini penyebabnya adalah lifting yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun,” tutur Menkeu.
Dari sisi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, telah terealisasi sebesar Rp95,7 triliun atau mencapai 29,8 persen dari target APBN. Terjadi pertumbuhan sebesar 1,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh Penerimaan Bea Keluar yang tumbuh signifikan. Hingga akhir April 2024, realisasi Bea Masuk sebesar Rp15,7 triliun (27,4 persen dari target), Bea Keluar sebesar Rp5,8 triliun (33,0 persen dari target), dan Cukai sebesar Rp74,2 triliun (30,2 persen dari target).
“Bea Masuk mengalami penurunan tipis dari tahun lalu sebesar 0,5 persen. Penurunan dari tarif Bea masuk dari 1,47 menjadi 1,35 menjadi kontribusi penurunan. Untuk Bea Keluar produk sawit mengalami penurunan karena harga CPO kita di tahun 2024. Untuk Cukai turun 0,5 persen dibanding tahun sebelumnya ini dikarenakan produksi hasil tembakau yang tumbuh ada di golongan tarif yang rendah yaitu golongan 3,” papar Menkeu.
Penerimaan Negara Bukan Pajak tercapai sebesar Rp203,3 triliun dan ini tumbuh 41,3 persen dari target APBN 2024. Peningkatan kinerja BUMN Perbankan, Layanan K/L, dan satker BLU berkontribusi terhadap pertumbuhan ini.
“Kalau kita lihat dari levelnya sebetulnya lebih rendah dari tahun lalu yang sempat mencapai Rp217,9 triliun. Jadi, benchmarknya kita tahun lalu itu memang tinggi banget untuk PNBP, karena tadi harga dari sumber daya alam, migas maupun non migas,” jelas Menkeu.
Hingga akhir April 2024, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp849,2 triliun atau 25,5 persen dari pagu. Dibandingkan tahun lalu, angka ini tumbuh sebesar 10,9 persen. Untuk Belanja Pemerintah Pusat realisasinya tumbuh 13,2 persen dibanding tahun lalu mencapai Rp591,7 triliun atau 13,2 persen dari pagu. Belanja ini dialokasikan untuk Belanja K/L dan Belanja non-K/L di mana masing-masing realisasinya sebesar Rp304,2 triliun dan Rp287,6 triliun.
Untuk Belanja K/L alokasinya disalurkan untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan pemilu. Sementara, Belanja non-K/L dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Dalam APBN 2024, ada beberapa sektor yang menjadi prioritas pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, anggaran pendidikan menjadi prioritas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hingga 30 April 2024, anggaran pendidikan terealisasi Rp173,4 triliun dan dialokasikan untuk berbagai program diantaranya Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, Dana BOS, tunjangan profesi guru, dan kartu prakerja untuk 326,8 ribu peserta.
Sektor lain yang menjadi prioritas pemerintah adalah sektor kesehatan. Sumber daya manusia yang berkualitas juga perlu didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga dapat tetap sehat dan produktif. Per 30 April 2024, anggaran kesehatan terealisasi sebesar Rp46,8 triliun. Angka ini tumbuh 10,5 persen dari tahun 2023 dikarenakan peningkatan belanja kesehatan Kementerian Kesehatan. Beberapa alokasinya adalah penyaluran bantuan iuran untuk 96,7 juta masyarakat penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, belanja BPOM untuk pemeriksaan sampel obat dan makanan, serta untuk penanganan stunting melalui fasilitasi dan pembinaan 1000 hari pertama kehidupan kepada 1,1 juta keluarga dengan anak usia di bawah dua tahun oleh BKKBN.
“Untuk dana desa sudah disalurkan Rp25,8 triliun, kenaikan cukup tajam 25,6 persen. Dibandingkan tahun lalu yang Rp20,5 triliun, ini karena desa desa sekarang kepatuhan untuk menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa makin membaik sehingga dia bisa mendapatkan pencairan anggaran dana desa,” pungkas Menkeu. (R)