Jakarta (buseronline.com) – Pj Gubernur Sumut Dr Hassanudin melaporkan pelaksanan intervensi stunting kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada rakor Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024 yang dilaksanakan melalui zoom.
Pada rapat tersebut Pj Gubernur Sumut melaporkan Pemprov terus berkomitmen untuk menekan prevalensi stunting. Dimana pada tahun 2023 turun menjadi 18,9 persen dan tahun 2024 optimis turun menjadi 14 persen.
Untuk mencapai hal itu, Pemprov Sumut terus mengintensifkan tiga poin prioritas.dalam upaya pencegahan stunting di 33 kabupaten/kota.
“Yang pertama, dengan memaksimalkan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang memanfaatkan pangan lokal. Kedua, mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk PMT kepada Balita dan ibu hamil. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Kemudian ketiga, melaksanakan program bapak asuh anak stunting, dengan melibatkan dari berbagai elemen masyarakat. Selain tiga poin tersebut lanjut Hassanudin, Pemprov Sumut juga telah melaksanakan kick off gerakan intervensi serentak di 28 kabupaten/kota dengan sejumlah agenda. Salah satunya adalah memastikan bahwa Posyandu aktif 100 persen.
Hassanudin juga melaporkan bahwa 72,41 persen pengukuran balita dengan prevalensi stunting hanya 2,57 persen. Sebesar 54,09 persen ibu hamil telah diukur lingkar lengan atas (LILA) dan hasilnya 6,36 persen ibu hamil dengan status kurang energi kronis (KEK).
Kemudian pengukuran calon pengantin telah mencapai 35,4 persen. Ditegaskan, upaya pengukuran akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu hami dan balita.
Disampaikan juga, upaya lainnya yang dilakukan dalam akselerasi percepatan penurunan stunting 2024 di Sumut, dengan mengalokasikan berbagai sumber anggaran.
Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) Rp201,833 miliar, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa dana salur Puskesmas dan PMT berbahan pangan lokal Rp 116,664 miliar serta dana APBDes Rp232,139 miliar.
Sebelumnya Menko PMK Muhadjir mengatakan, pelaksanaan Rakor yang diikuti seluruh provinsi.dan kabupaten/kota, untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional 2024. Hasil yang didapat juga akan menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting dan intervensi serentak untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
“Kita ingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan 2024 untuk menentukan intervensi bagi yang bermasalah gizi, karena ada perintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14 persen. Ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi kemudian melakukan langkah pencegahan stunting pada tahun berikutnya,” tuturnya. (R)
