Rantauprapat (buseronline.com) – Forkopimda Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen dan sepakat bekerjasama mencegah stunting. Komitmen bersama tersebut diteken Plt Bupati Hj Ellya Rosa Siregar, pihak Polres Labuhanbatu dan Kodim 0209/LB, seusai Rembug Stunting, di Hotel Platinum Rantauprapat.
“Pemkab Labuhanbatu bersama unsur Forkopimda dan OPD terkait menandatangani komitmen bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Labuhanbatu, menunjukkan bahwa penanggulangan stunting adalah tanggungjawab bersama dengan sinergi dan kerjasama,” kata Plt Bupati Labuhanbatu, Hj Ellya Rosa Siregar, seusai penandatanganan komitmen bersama.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu dampak masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia adalah pertumbuhan atau kurangnya tinggi badan/pendek (stunting) dan kurus (Wasting) pada anak bawah lima tahun (Balita) serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.
“Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil yang dapat menyebabkan berat badan bayi baru lahir rendah (BBLR) dan kekurangan gizi pada Balita, termasuk stunting,” ujarnya.
Stunting merupakan dampak kekurangan gizi yang berdampak pada kondisi gagal tumbuh pada Balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Sederhananya, stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya, atau gangguan pertumbuhan pada anak.
“Stunting juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasa. Akibat kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan dapat bersifat permanen dan sulit diperbaiki,” ungkapnya.
Ellya Rosa mendorong Dinas Kesehatan serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerjasama dengan unsur Forkopimda segera dan tanggap menanggulangi stunting di Kabupaten Labuhanbatu.
“Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar mengerjakan secepatnya apa yang harus dikerjakan. Para camat, lurah dan Kades, kami mohon agar dapat diadakan penyuluhan stunting di wilayah masing-masing,” pintanya. (R)