Paluta (buseronline com) – Pemerintah Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) bersama BKKBN Provinsi dan Tim Local Government Capacity Building for Accelaration of Stunting Reduction (LGCB-ASR) Perwakilan Provinsi Sumut menyelenggarakan Rembuk Stunting di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Paluta, Selasa (2/7/2024).
Pj Bupati Paluta Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan SSTP MM dalam sambutannya menyampaikan upaya percepatan penurunan stunting perlu menyasar penyebab langsung dan tidak langsung terjadinya stunting.
“Untuk itu melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif diperlukan satu kesatuan yang terintegrasi,” kata Pj Bupati.
Pj Bupati menambahkan intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan, yang umumnya ditangani oleh sektor kesehatan.
“Intervensi sensitif yakni mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak dan peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar Kementerian Kesehatan,” tambahnya.
Pj Bupati Madina menyampaikan upaya percepatan penurunan stunting pada acara Rembuk Stunting ini salah satunya dalam bentuk komitmen bersama untuk menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan upaya penanganan intervensi oleh semua sektor terkait untuk pencapaian prevalensi stunting dari 21,80% pada tahun 2023 turun minimal menjadi 14% di tahun 2024, kerja keras dan kerja sama terintegrasi sangat diharapkan untuk pencapaian tersebut.
“Saya kembali sampaikan kepada mitra kerja TPPS seperti PT TN, PT ANJ, PT BAS dan Bank Sumut yang hadir, agar bersama-sama dengan Pemkab Paluta untuk terlibat menurunkan prevalensi stunting melalui bentuk program atau kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting yang menyasar langsung kepada sasaran,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut yang diwakili oleh Sekretaris BKKBN Yusrizal Batubara SSos menyampaikan upaya penanganan penurunan stunting harus dilakukan sedini mungkin agar anak terhindar dari dampak jangka panjang yang sangat merugikan.
“Dampaknya seperti keterlambatan tumbuh kembang yang akan berpengaruh terhadap perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak yang tidak maksimal, sehingga berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan akan beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis dimasa dewasa pada nantinya,” kata Yusrizal.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3AP2KB) Hasbullah Harahap SSos MM dalam laporannya menjelaskan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak, jika anak terlahir sehat tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa,” pungkas Hasbullah.
Turut hadir dalam rembuk stunting Ketua DPRD Kabupaten Paluta Mukhlis Harahap, Kajari Hartam Ediyanto, Kakan Kemenag Drs H Safiruddin Harahap, Plh Sekda SMakmur Harahap, Pabung Paluta 0212/TS Mayor Inf Takbir Dahalu.
Hadir pula Kapolsek Padang Bolak AKP Harun Manurung SH, Para Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan OPD, Camat se Kabupaten Paluta, Ketua Baznas, Tim LGCB-ASR Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Sumut, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, Pimpinan Perguruan Tinggi.
Hadir juga Organisasi Profesi Kesehatan dan Perusahaan Swasta, Kepala Puskesmas, Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan, Kepala Desa/Lurah Lokus Stunting, Satgas Stunting Kabupaten Padanglawas Utara, dan tamu undangan lainnya. (*)
