Jakarta (buseronline.com) – Presiden RI Ir H Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara.
Pemberian penghargaan ini disampaikan dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC).
Dalam acara tersebut, Presiden menegaskan pentingnya memahami bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. “WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban untuk menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ungkap Presiden.
Beliau menekankan bahwa predikat tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Presiden juga menggarisbawahi tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini, termasuk ketegangan geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata.
Situasi global yang tidak stabil ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan krisis ekonomi di beberapa kawasan. Meskipun begitu, Presiden mengapresiasi pencapaian ekonomi Indonesia yang tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen pada kuartal tahun ini serta inflasi yang terkendali. Ini, menurut Presiden, merupakan modal dasar yang kuat untuk melanjutkan pembangunan negara.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Presiden menekankan perlunya Indonesia untuk menjadi lebih lincah, cepat, dan taktis. Beliau mengingatkan agar setiap kesempatan yang ada, meskipun sekecil apapun, dapat dimanfaatkan secara optimal. Akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran harus dijalankan secara seimbang, dan tidak boleh terbelenggu oleh prosedur yang hanya berorientasi pada proses. Fokus utama harus diletakkan pada hasil yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan capaian yang membawa kemajuan bagi negara.
Presiden juga menyoroti pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien. Beliau menekankan bahwa Indonesia sedang berada dalam era transisi pemerintahan menjelang Oktober 2024. Dalam konteks ini, Presiden berharap agar BPK dan seluruh komponen bangsa memberikan dukungan penuh untuk memastikan peralihan pemerintahan berjalan lancar dan efektif.
Dalam sambutannya, Presiden juga meminta agar BPK terus melanjutkan upaya perbaikan ekosistem pemerintahan dengan membangun pemerintahan yang tidak hanya akuntabel tetapi juga fleksibel dan berorientasi pada hasil. Ia yakin bahwa pemerintahan saat ini, dan pemerintahan mendatang di bawah Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, akan terus memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi BPK untuk memastikan pengelolaan uang rakyat dilakukan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Di akhir acara, Presiden menegaskan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari BPK guna meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
Hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua BPK Isma Yatun, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang turut menyaksikan dan mendukung komitmen pemerintah terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. (R)
