Medan (buseronline.com) – Pj Gubernur Sumut Dr Agus Fatoni menegaskan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang realistis.
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2025 di Kantor Gubernur Sumut, Fatoni menekankan bahwa anggaran harus mencerminkan kemampuan keuangan daerah dengan akurat.
“APBD perlu disusun secara realistis agar semua program, target, dan belanja yang direncanakan bisa direalisasikan dengan tepat,” ujarnya.
Fatoni mengungkapkan bahwa penyusunan APBD yang realistis akan membantu menghindari ketidaksesuaian antara anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa program-program yang diusulkan harus sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
Untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar, Fatoni mengarahkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut untuk mengikuti rapat pembahasan KUA PPAS pada hari Minggu.
Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan pembahasan bersama DPRD yang dijadwalkan pada hari Senin, 15 Juli 2024.
Dengan pertemuan ini, diharapkan penyusunan APBD Pemprov Sumut dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Sekda Provinsi Sumut Arief S Trinugroho menilai evaluasi KUA PPAS sangat penting untuk meningkatkan kualitas APBD 2025. Ia menekankan bahwa APBD harus mampu menjawab dinamika dan kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi yang baik akan memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui program-program dan kebijakan yang tepat sasaran,” kata Arief.
Rapat ini dihadiri berbagai pejabat terkait, termasuk Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Rahmadani Lubis, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah, Achmad Fadly. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam penyusunan dan evaluasi KUA PPAS APBD 2025.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai langkah-langkah strategis untuk memastikan semua kegiatan dan belanja yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Para pejabat diharapkan dapat bekerja sama dengan DPRD untuk menyusun APBD yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Provinsi Sumut. (R)
