Medan (buseronline.com) – Pemerintah Provinsi Sumut menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Hilirisasi Investasi Strategis (HIS) untuk sektor industri kelapa sawit.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang berlangsung di Diammond Ballrom, Cambridge Hotel, Medan.
Arief mengungkapkan, Sumut memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai 1.353.515 hektare dengan produksi sebesar 5.453.030 ton pada tahun 2023. Ini menempatkan Sumut di posisi keempat terbesar di Indonesia setelah Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
“Sumut memiliki lahan yang luas, terbagi di 33 Kabupaten/Kota, dengan potensi sungai untuk PLTA, infrastruktur, pelabuhan, dan kawasan industri. Semua ini membuat kita menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia,” jelas Arief.
Ia menambahkan bahwa hilirisasi investasi penting untuk membuka peluang baru, meningkatkan nilai tambah komoditas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, Arief juga menekankan perlunya memperhatikan dampak lingkungan dan potensi konflik sosial.
Arief berharap Rakorda ini dapat menjadi forum untuk berbagi informasi, mengevaluasi kendala, dan membahas tantangan hilirisasi kelapa sawit di Sumut.
“Mari kita diskusikan segala masalah secara terbuka, melihat kembali kendala yang ada, dan menyesuaikan dengan situasi saat ini,” ujarnya.
Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM, Azhar Lubis, menambahkan bahwa Rakorda ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang regulasi dan dampak sosial hilirisasi.
Dia mencatat bahwa hilirisasi dapat membawa dampak ekonomi positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2023, Sumut tercatat sebagai salah satu penyumbang utama hilirisasi industri di Indonesia, dengan nilai mencapai Rp39,1 triliun dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Rakorda ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Kepala BPS Sumut, Kepala Dinas Penanaman Modal, serta perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumut. (R)