Jakarta (buseronline.com) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program Golden Visa Indonesia dalam acara yang digelar di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton, Jakarta. Program ini dirancang untuk menarik investasi asing dan talenta global ke Indonesia, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak keunggulan seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas politik, bonus demografi, dan sumber daya alam yang melimpah.
“Indonesia seharusnya bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan dan menarik bagi talenta global untuk berkarya,” ujar Presiden.
Golden Visa ini, lanjut Presiden, akan memberikan berbagai kemudahan bagi warga negara asing untuk berinvestasi dan bekerja di Indonesia.
Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, termasuk peningkatan kesempatan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Semua itu akan memberi multiplier effect besar bagi negara,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya selektivitas dalam pelaksanaan program Golden Visa.
“Ini hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. Jangan sampai meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara atau tidak memberikan manfaat secara nasional,” jelasnya.
Presiden menginstruksikan agar program ini segera disosialisasikan secara luas, baik melalui berbagai kanal komunikasi maupun melalui para duta besar negara sahabat.
“Saya berharap fasilitas Golden Visa Indonesia ini segera disebarluaskan dan disosialisasikan secara masif sehingga dapat menjangkau lebih banyak top investor dan talenta global,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden juga meminta bantuan para duta besar untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan ini kepada masyarakat di negara masing-masing, guna meningkatkan kerja sama ekonomi dan mempererat persahabatan antarnegara.
Acara peluncuran tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Hadi Tjahyanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, serta Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim. (R)
