Jakarta (buseronline.com) – Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana kerja pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengungkapkan hal ini setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembahasan awal RAPBN 2025 dengan DPR, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF), diperkirakan tidak akan mengalami banyak deviasi dari yang telah dibahas sebelumnya.
Namun, sesuai arahan Presiden Jokowi, APBN 2025 akan menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan pemerintahan presiden terpilih.
“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujar Menkeu.
RAPBN 2025 ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi pelaksanaan APBN 2025, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak, serta lifting minyak dan gas.
“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dan tim presiden terpilih. Program-program detail mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas mengenai Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025. (R)