Batam (buseronline.com) – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi (rakor) penting di Kota Batam. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat keamanan di Laut Natuna Utara sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Rapat tersebut diadakan atas arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, dan dipimpin oleh Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Rudy Syamsir SH MH. Dalam kesempatan itu, Mayjen Rudy menekankan bahwa penguatan keamanan di Laut Natuna Utara merupakan salah satu proyek besar yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.
“Penguatan keamanan laut ini adalah bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Mayjen Rudy dalam sambutannya.
Mayjen Rudy juga menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah membangun sarana dan prasarana, termasuk peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan alat keamanan laut (Alkamla).
Sesuai dengan target yang diatur dalam Perpres, kecukupan Alutsista dan Sarpras satuan terintegrasi TNI (STT), serta kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla, seharusnya mencapai 100% pada tahun 2024.
Rakor ini menjadi sangat penting mengingat perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional. Di antaranya, rilis peta standar baru China tahun 2023 yang mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan garis sepuluh putus (ten dash line), serta sejumlah insiden yang terjadi di kawasan tersebut sepanjang tahun 2024, seperti ketegangan antara China Coast Guard dan Filipina yang berujung pada insiden bentrok pada 17 Juni 2024.
Dalam rakor tersebut juga dibahas upaya yang telah dilakukan untuk menjaga keamanan di Laut Natuna Utara, termasuk operasi gabungan, patroli bersama, hingga patroli mandiri yang melibatkan berbagai lembaga terkait.
“Kami berharap rakor ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong pencapaian proyek besar penguatan keamanan Laut Natuna Utara sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024,” tutup Mayjen Rudy.
Laut Natuna Utara merupakan wilayah dengan prioritas keamanan tinggi, dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kehadiran serta pengamanan di wilayah tersebut guna menjaga kedaulatan negara dan keamanan maritim. (R)
