27 C
Medan
Selasa, September 17, 2024

RAPBN 2025: Menkeu Pastikan Transisi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Berita HariIni

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Jakarta (buseronline.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan postur dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih yang akan memulai masa jabatannya pada Oktober 2024.

RAPBN 2025 diharapkan menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global yang semakin dinamis.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Menkeu Sri Mulyani menegaskan pentingnya pengelolaan RAPBN 2025 yang cermat agar dapat berfungsi sebagai penyangga (shock absorber) terhadap guncangan ekonomi global.

“RAPBN 2025 perlu dikelola dengan baik untuk memastikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih stagnan dengan berbagai faktor risiko dan ketidakpastian, seperti tingkat bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang, serta risiko struktural seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan masalah demografi.

Namun demikian, Menkeu menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. “Dalam dekade terakhir, kesejahteraan kita juga membaik, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang menurun,” tambahnya.

Ia memproyeksikan bahwa RAPBN 2025 akan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, dengan inflasi berada pada angka 2,5%, serta defisit anggaran sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp2.996,9 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun.

Anggaran ini akan difokuskan pada program-program prioritas dengan penekanan pada efisiensi belanja, produktivitas, dan perlindungan yang tepat sasaran.

Menkeu juga menegaskan bahwa RAPBN 2025 dirancang untuk mendukung transisi politik yang smooth dan efektif.

“APBN adalah instrumen yang merespons berbagai tantangan, baik sebagai penyangga maupun bersifat kontra-siklus. APBN harus dijaga agar tetap kredibel, akuntabel, sehat, serta berkelanjutan,” tuturnya. (R)

Berita Lainnya

Berita Terbaru