Medan (buseronline.com) – Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menegaskan komitmennya untuk bersama-sama menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, terutama dalam sektor perkebunan yang menjadi salah satu andalan provinsi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Agus Fatoni saat menghadiri Ekspose Nasional Perubahan Iklim yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin.
“Kami berkomitmen untuk bersama-sama menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin terasa, terutama dalam sektor perkebunan. Kami berharap kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan kerja sama antara BMKG dan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya kita dalam mendukung ketahanan iklim, khususnya di Sumut,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengungkapkan bahwa perubahan iklim di Sumut, berdasarkan hasil pengamatan historis BMKG dari tahun 1951 hingga 2021, menunjukkan adanya peningkatan suhu rata-rata sebesar 0,13°C per dekade.
Hal ini menjadi bukti nyata adanya pemanasan global yang berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor perkebunan.
Sektor perkebunan di Sumut, lanjut Fatoni, sangat penting karena menjadi primadona dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, kopi, cokelat, dan teh.
Pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit di Sumut tercatat mencapai 1.353.515 hektare dengan produksi sebesar 5.453.030 ton.
Mengingat pentingnya sektor ini, Fatoni berharap bahwa kegiatan Ekspose Nasional Perubahan Iklim ini dapat menjadi refleksi, motivasi, serta inisiasi bagi semua pihak untuk bekerja sama meningkatkan kapasitas dan kepedulian terhadap perubahan iklim.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa dekade terakhir merupakan periode terpanas dalam sejarah, dengan tahun 2023 sebagai tahun terpanas.
Data pengamatan dari Stasiun Klimatologi Deliserdang juga mencatat tren kenaikan suhu udara yang signifikan.
Dwikorita menekankan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini, dengan dampak yang luas mencakup sektor pertanian, kesehatan, infrastruktur, dan air.
“Perubahan distribusi curah hujan dapat mengganggu ketersediaan air bagi tanaman pertanian maupun perkebunan. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi yang efektif melalui edukasi tentang dampak perubahan iklim pada skala lokal serta penyediaan data dan informasi cuaca, iklim, dan air yang akurat,” jelas Dwikorita.
Acara ini diharapkan menjadi titik awal bagi langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di Sumut dengan fokus pada kolaborasi antara pemerintah daerah, BMKG, dan berbagai pihak terkait. (R)