Kaltim (buseronline.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sejumlah program prioritas sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Agus dalam konferensi pers usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat.
Menurut Agus, sidang kabinet kali ini fokus pada arahan Presiden Jokowi agar seluruh kementerian dan lembaga menyelesaikan target sebelum masa transisi ke pemerintahan baru.
“Kita mempersiapkan transisi pemerintahan yang bukan hanya mulus, tapi juga menjadi landasan agar segera bisa bekerja secara fokus dan membawa Indonesia menuju tahap berikutnya,” jelas Agus.
Salah satu program utama yang menjadi perhatian adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga saat ini, lebih dari 117 juta bidang tanah telah terdaftar dari target 120 juta bidang tanah pada akhir 2024.
Agus optimis program ini akan selesai tepat waktu. Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga fokus pada reforma agraria, yang melibatkan penataan aset dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Agus menegaskan bahwa kementeriannya akan terus mengawal program tersebut. Agus menekankan pentingnya pemberantasan mafia tanah.
Ia mengatakan, praktik mafia tanah sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang rentan dan tidak berdaya. “Masyarakat yang hak-haknya diserobot perlu kita bela dan perjuangkan,” tegas Agus.
Ia juga menyoroti pentingnya memberikan jaminan hukum bagi investor yang berencana menanamkan modal di Indonesia, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Agus berharap transisi ke pemerintahan baru, di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, berjalan dengan lancar. Ia berharap program-program yang telah berjalan baik selama kepemimpinan Presiden Jokowi bisa dilanjutkan.
“Semoga capaian yang sudah baik dapat diteruskan demi kemajuan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutup Agus. (R)
