28 C
Medan
Sabtu, Oktober 5, 2024

Pemerintah Luncurkan Portal Aksesi OECD, Perkuat Reformasi Birokrasi

Berita HariIni

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Jakarta (buseronline.com) – Dalam upaya mempercepat keanggotaan Indonesia sebagai anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD. Platform ini akan digunakan oleh Tim Nasional OECD yang terdiri dari 64 kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, menjelaskan bahwa portal ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi dan pemantauan proses aksesi. “Portal Aksesi OECD menjadi sistem digital yang akan memonitor proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD,” ujarnya dalam Rakor Tim Nasional OECD dan peluncuran portal, Kamis.

Peluncuran ini dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menko Perekonomian menegaskan bahwa Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang mendaftar untuk menjadi anggota penuh OECD.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa proses aksesi ini akan memperbaiki berbagai instrumen OECD dan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga. “Kita melakukan ini untuk membangun negara kita sendiri dan memenuhi persyaratan menjadi anggota OECD,” ujarnya.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas juga menyatakan bahwa proses ini adalah momentum luar biasa. “Jika Indonesia lolos menjadi anggota OECD, maka Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia,” jelasnya.

Kementerian PANRB sedang mengembangkan instrumen World Class Bureaucracy (WCB) untuk mengidentifikasi gap antara pemerintah Indonesia dan standar internasional. Kementerian juga aktif mengikuti kegiatan OECD dan terlibat dalam survei yang dilaksanakan oleh OECD.

Dengan peluncuran Portal Aksesi OECD, pemerintah berharap dapat memperkuat reformasi birokrasi dan mendorong komitmen untuk menyelaraskan indikator dengan standar negara-negara maju. (R)

Berita Lainnya

Berita Terbaru