Jakarta (buseronline.com) – Dalam The 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis.
Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menekankan peran strategis keuangan Islam dalam membangun ekonomi yang lebih produktif dan inklusif. Ia menyatakan bahwa keuangan Islam dapat menjadi solusi yang berharga di tengah tantangan ekonomi global.
Djiwandono mengungkapkan, “Keuangan publik yang dirancang dengan baik dapat belajar banyak dari prinsip keuangan publik Islam, yang mengutamakan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial.” Ia juga menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, pajak didistribusikan secara adil dan dikelola dengan transparan, serta menghindari pemungutan atas bunga berlebihan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya investasi dalam kegiatan produktif dan penggunaan dana publik yang bijaksana. “Prinsip moderasi dalam Islam sejalan dengan keuangan publik yang mendorong penggunaan dana secara seimbang,” tuturnya.
Wamenkeu juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan kerangka regulasi untuk keuangan Islam. Indonesia telah mengesahkan sejumlah undang-undang untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini, termasuk undang-undang perbankan Islam dan penerbitan sukuk.
Penerbitan sukuk, yang digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sosial, menjadi salah satu langkah konkret Indonesia dalam memanfaatkan keuangan Islam untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Djiwandono menegaskan, “Indonesia telah menjadi salah satu penerbit sukuk negara terkemuka di dunia.”
Dengan langkah-langkah ini, keuangan Islam diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. (R)
