Jakarta (buseronline.com) – Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2024 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Acara ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi year-on-year (y-o-y) pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen, sementara month-to-month (m-t-m) mengalami deflasi sebesar -0,12 persen.
Angka ini menjadi yang terendah dalam empat periode pemerintahan dan bahkan kemungkinan sejak kemerdekaan Indonesia.
Beberapa pengamat menyebutkan bahwa deflasi yang terjadi lima bulan berturut-turut dapat diartikan sebagai indikasi rendahnya daya beli masyarakat.
Namun, pemerintah tetap optimis dan menargetkan inflasi berada dalam rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan stakeholder terkait yang turut berperan dalam menjaga inflasi.
Ia mengingatkan agar 10 daerah dengan inflasi tinggi segera melakukan evaluasi dan langkah-langkah konkret agar tidak kembali masuk dalam catatan rapat mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengungkapkan bahwa Provinsi Sumut terus mencatat penurunan inflasi dalam empat bulan terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumut saat ini berada di angka 1,40 persen (y-o-y), lebih rendah dibandingkan angka nasional yang sebesar 1,84 persen.
Menurut laporan BPS Sumut, pada Mei 2024 inflasi Sumut tercatat sebesar 4,26 persen (y-o-y), turun menjadi 3,55 persen pada Juni, 2,06 persen pada Juli, dan akhirnya mencapai 1,86 persen pada Agustus 2024.
Beberapa komoditas penyumbang inflasi di Sumut meliputi beras, emas perhiasan, rokok kretek, gula pasir, dan minyak goreng.
Sementara itu, cabai merah, tomat, udang basah, daging ayam, dan ikan tongkol menjadi penyumbang deflasi di wilayah tersebut.
Rakor ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kemendagri dan diikuti seluruh gubernur, wali kota/bupati, serta berbagai pihak terkait, termasuk Bulog, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Bapanas, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). (R)