Humbahas (buseronline.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbahas, Provinsi Sumut, Rabu sore.
Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
Presiden mengatakan, perubahan iklim sekarang ini semakin nyata dirasakan dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan udara panas, tetapi juga produksi pangan dunia menjadi turun.
“Panasnya berapa bulan, hujannya berapa bulan, sulit sekarang ini diprediksi dan dihitung sehingga menyebabkan produksi pangan di semua negara, hampir di semua negara turun. Dan ketakutan dunia adalah nantinya terjadi krisis pangan,” kata Presiden dalam sambutannya.
Ia mencatat bahwa Indonesia masih tertinggal dalam riset pertanian dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, sambungnya, produksi kopi per hektare di Indonesia hanya mencapai 2 hingga 2,3 ton, jauh di bawah negara lain yang mencapai 8 hingga 9 ton per hektare.
“Artinya, bibit benih unggul yang kita miliki kalah dengan mereka. Padi juga sama, kita masih per hektarenya 5,2 ton, negara lain sudah sampai di atas 7 ton per hektare. Artinya, riset di sini kita juga masih kalah dengan negara-negara lain,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Presiden mengapresiasi pembukaan Pusat Riset Genomik Pertanian sebagai langkah penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Indonesia. Ia mengharapkan produktivitas tanaman, baik itu kemenyan, kopi, padi, kentang, bawang merah, hingga bawang putih per hektarenya dapat meningkat dengan keberadaan pusat riset ini.
Ia juga mendorong kerja sama dengan negara lain untuk mendapatkan benih unggul dan meningkatkan hasil pertanian di Indonesia.
“Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini saya resmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbahas, Provinsi Sumut,” pungkasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (R)
