Jakarta (buseronline.com) – Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan pentingnya upaya menjaga ketersediaan pangan bergizi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam webinar, bertema “Menjaga Ketersediaan Pangan yang Bergizi, Tingkatkan Kesehatan Masyarakat,” yang digelar Kamis.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, yang akan dimulai pada 2 Januari 2025. Program ini menyasar ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, yang diwakili oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainudin, menekankan peran penting subsektor peternakan dalam mendukung program tersebut serta kontribusinya terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Nuryani menjelaskan bahwa Kementan berupaya meningkatkan produksi pangan hewani seperti daging, telur, dan susu. Meskipun Indonesia telah mencatat surplus pada komoditas daging ayam dan telur, masih terdapat defisit pada komoditas daging sapi dan susu. Untuk mengatasi hal ini, Kementan menargetkan penambahan populasi satu juta ekor sapi pedaging dan satu juta ekor sapi perah hingga tahun 2029.
“Upaya ini selaras dengan misi besar Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, di mana kemandirian pangan menjadi pondasi penting bagi bangsa yang berdaulat dan sejahtera,” ujar Nuryani.
Lebih lanjut, Nuryani mengungkapkan bahwa Ditjen PKH Kementan telah mengidentifikasi sekitar 1,5 juta hektar lahan potensial untuk pengembangan kawasan peternakan. Pemerintah juga fokus pada lima modal dasar untuk memperkuat sektor peternakan: penyediaan lahan, infrastruktur, mekanisasi dan digitalisasi, importasi ternak dan material genetik, serta penguatan kebijakan dan regulasi.
Kementan juga menekankan pentingnya keamanan dan mutu pangan hewani. Nuryani menegaskan bahwa pangan asal hewan harus memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dan Kementan berkomitmen untuk memastikan produk-produk yang beredar memenuhi standar tersebut.
Dalam webinar tersebut, Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, juga menyoroti bahwa pangan adalah kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang harus tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan pentingnya kedaulatan pangan melalui tiga aspek utama: ketersediaan pangan yang cukup, akses yang terjangkau, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk gizi masyarakat.
“Makanan yang sehat adalah makanan yang bergizi, seimbang, bermanfaat bagi tubuh, tidak menimbulkan penyakit, dan aman,” jelas Indra.
Nuryani dan Indra berharap webinar ini dapat memperkuat komitmen semua pihak untuk menjaga ketersediaan pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. (R)