Yogyakarta (buseronline.com) – Kemenkeu resmi menjalin kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Teaching Industry Learning Center Sekolah Vokasi UGM, Senin.
Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengetahuan organisasi dalam berbagai bidang.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Dekan Sekolah Vokasi UGM Agus Maryono, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Didi Achjari, Dekan Fakultas Hukum UGM Dahliana Hasan, serta pejabat Kemenkeu lainnya.
Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada 1 Maret 2024, yang berfokus pada penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Dalam bidang pendidikan, kerja sama ini mencakup program magang merdeka belajar kampus merdeka, pertukaran dosen pengajar, dan penyelenggaraan kelas kemitraan pada program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan dan Magister Ilmu Hukum.
Sedangkan dalam bidang penelitian, Kemenkeu dan UGM akan fokus pada penelitian kebijakan berbasis bukti terkait keuangan negara, pengembangan ekonomi hijau, perdagangan karbon, dan topik sejenis lainnya.
Di sektor pengabdian masyarakat, akan ada program bersama untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kemenkeu juga merencanakan pelatihan dalam program secondment serta penguatan leadership untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing internasional.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM sangat penting, dengan kurikulum pendidikan yang harus relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk dalam penguasaan teknologi dan keterampilan abad ke-21.
“Mari kita membangun SDM di berbagai bidang: pangan, energi, investasi, dan proyek strategis nasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, Kemenkeu berharap dapat memperkuat kolaborasi dan pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan negara serta inovasi riset untuk mendorong pembangunan nasional yang inklusif dengan dukungan dari perguruan tinggi di Indonesia. (R)
