Jakarta (buseronline.com) – Dalam waktu hanya sepekan sejak dibentuk pada 4 November 2024, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah berhasil mengungkap lebih dari 200 kasus penyelundupan.
Total nilai penyelundupan mencapai Rp49 M, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp10,3 M.
Menteri Koordinator Polhukam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menyampaikan capaian ini dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula pemusnahan barang bukti hasil penindakan selama satu pekan kerja desk tersebut.
“Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah, tentunya dengan pelaksana seluruh kementerian dan lembaga yang saat ini hadir, melakukan sinergi dan kerja sama secara terpadu dalam pemberantasan penyelundupan,” ujar Budi Gunawan.
Pengungkapan ratusan kasus tersebut meliputi penyelundupan barang-barang seperti garmen, tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, hingga narkotika.
Budi Gunawan menjelaskan, keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya desk dalam memetakan modus operandi yang kerap digunakan, termasuk manipulasi dokumen, ekspor-impor ilegal, hingga pencucian uang.
“Pemerintah, sebagaimana target yang telah dicanangkan, ingin menciptakan iklim ekonomi yang sehat sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha industri di dalam negeri,” tambahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembentukan desk ini oleh Kemenko Polkam.
Menurutnya, koordinasi yang baik antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas penyelundupan.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam beserta jajaran, juga pada seluruh kementerian dan lembaga yang telah melaksanakan koordinasi yang sangat baik. Bea Cukai menjadi bagian penting dalam upaya terpadu ini,” kata Sri Mulyani.
Selain mengungkap kasus, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan diharapkan mampu memperkuat sistem penindakan dan pencegahan jangka panjang.
Pemerintah menargetkan pemberantasan penyelundupan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan persaingan usaha yang adil di dalam negeri.
Dalam waktu singkat, keberhasilan desk ini menunjukkan bahwa sinergi antar instansi dapat menghasilkan dampak signifikan dalam melindungi ekonomi nasional. (R)
