Jakarta (buseronline.com) – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada perubahan terkait kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara, meskipun ada dinamika di kawasan tersebut.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin.
Menurut Menlu, Indonesia tetap memegang teguh prinsip kedaulatan negara di wilayah tersebut tanpa adanya pergeseran posisi.
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujar Menlu Sugiono menanggapi isu terkini yang beredar mengenai status wilayah tersebut.
Menlu menambahkan bahwa meski kedaulatan menjadi prioritas utama, Indonesia tetap membuka peluang untuk melakukan kolaborasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam bidang ekonomi. Kedua negara kini sedang menjajaki kerja sama untuk mendukung kepentingan ekonomi bersama.
“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing,” jelas Menlu Sugiono.
Menlu juga mengungkapkan bahwa Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk membentuk komite bersama yang akan membahas rincian kerja sama tersebut, termasuk lokasi geografis dan peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.
“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya, termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegas Menlu Sugiono.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa lawatan luar negeri Presiden Prabowo pada bulan November lalu turut memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum kerja sama ekonomi global.
“Selain mendaftar dan bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar untuk bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub manapun yang bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” jelas Hasan Nasbi.
Dengan demikian, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga kedaulatan dan mengoptimalkan kerja sama internasional demi kemajuan ekonomi nasional. (R)