28 C
Medan
Kamis, Desember 19, 2024

Sumut Juara Pertama dalam Pembinaan Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah

Berita HariIni

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Medan (buseronline.com) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori Pembinaan Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Prestasi ini semakin memperkuat keyakinan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni bahwa pembangunan dan tata kelola keuangan di Pemprov Sumut akan semakin baik.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pada acara Perencanaan Pembangunan Daerah 2024 di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, pada Rabu.

Selain Sumut, Provinsi Banten meraih posisi kedua, dan Provinsi Bali berada di posisi ketiga dalam kategori yang sama.

Fatoni mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini, karena SIPD merupakan sistem yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. “Kami yakin pencapaian ini akan memacu pembangunan dan tata kelola keuangan yang lebih baik,” ujarnya.

SIPD sendiri menjadi salah satu fokus utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena sistem ini memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan pembangunan di daerah. Fatoni menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem ini, sehingga pembangunan di Sumut dapat berjalan selaras dengan tuntutan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa SIPD menunjukkan sejauh mana daerah dapat terhubung dengan pemerintah pusat.

Meski demikian, ia mengakui bahwa beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam implementasi SIPD secara maksimal, terutama terkait masalah jaringan.

Kemendagri pun telah menyiapkan anggaran sekitar Rp90 M untuk memperkuat implementasi SIPD di seluruh Indonesia.

Selain penghargaan dalam kategori Pembinaan Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah, penghargaan juga diberikan dalam kategori pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan peraturan daerah. Provinsi Jawa Tengah meraih posisi pertama dalam kategori ini, disusul Provinsi Banten dan Papua Tengah. (R)

Berita Lainnya

Berita Terbaru