Medan (buseronline.com) – RSUP H Adam Malik resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam acara yang digelar di Aula Gedung Administrasi pada Kamis.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta kualitas pelayanan publik.
Acara pencanangan ini juga dirangkai dengan sosialisasi mengenai gratifikasi serta penandatanganan komitmen bersama untuk pengendalian gratifikasi.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Inspektorat RSUP H Adam Malik.
Selain itu, mitra kerja seperti rekanan kontraktor, media massa, kepolisian, kejaksaan, dan perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) rumah sakit lain turut dilibatkan.
Direktur Medik dan Keperawatan RSUP H Adam Malik, dr Otman Siregar SpOT (K), menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas ini membutuhkan komitmen dari seluruh pihak, baik internal maupun eksternal.
“Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju WBK dan WBBM. Yang paling penting adalah komitmen dari semua pihak. Ini adalah pondasi utama yang harus ditanamkan,” ungkap dr Otman, didampingi Kepala Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), Fitri Yanti SKM MPH CFrA.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara rumah sakit, mitra kerja, dan media massa. Menurutnya, media dapat berfungsi sebagai pengawas eksternal untuk mendukung tercapainya tata kelola yang transparan.
“Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama. Media sebagai mata dan telinga dari luar sangat penting untuk membantu pengawasan, sementara mitra kerja juga harus aktif mendukung tujuan ini,” tambahnya.
Pencanangan ini, menurut dr Otman, bukan hanya sebuah seremonial, tetapi langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang optimal.
“Zona Integritas ini adalah pondasi untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” tegasnya.
RSUP H Adam Malik berharap pencanangan ini dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.
Dengan dukungan semua pihak, target WBK dan WBBM diyakini dapat tercapai secara bertahap. (R)