Jakarta (buseronline.com) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pengelolaan dana lingkungan hidup Indonesia harus mampu diakui dan diterima oleh komunitas internasional.
Hal ini disampaikannya dalam acara Outlook Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang digelar oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Kamis.
Menurut Wamenkeu, kredibilitas dan akuntabilitas menjadi faktor utama yang harus diperhatikan agar Indonesia dapat menjalin kemitraan dengan negara-negara sahabat serta mitra pembangunan internasional.
“Mitra pembangunan dan negara-negara sahabat menginginkan agar bantuan atau kemitraan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi aspek pelaporan, kegiatan, akuntabilitas, serta kerja sama yang transparan,” ujar Suahasil.
Dalam kesempatan itu, Wamenkeu memberikan apresiasi kepada BPDLH atas upayanya membangun kredibilitas pengelolaan dana lingkungan hidup. Ia juga mendorong BPDLH untuk semakin aktif menjalin kerja sama dengan lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
“Indonesia harus membangun kredibilitas di tingkat internasional melalui pengelolaan dana yang aktif dan penyelenggaraan kegiatan seperti outlook ini,” tegasnya.
Suahasil juga menekankan pentingnya pengelolaan karbon sebagai komoditas ekonomi baru. Ia menyoroti potensi besar Indonesia dalam sektor ini, terutama dari hutan tropis yang dimiliki.
“Karbon harus kita diskusikan sebagai komoditas dengan harga yang proper, bukan hanya harga spot. Indonesia harus menjadi pelopor dalam manajemen karbon, tetapi untuk itu kita perlu mengembangkan pengetahuan, data, dan logistik terkait,” katanya.
Wamenkeu berharap Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar ini untuk memimpin di tingkat global, terutama dalam pengelolaan karbon berbasis hutan. (R)
