Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Risalah Kebijakan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI), Modul PAUD, serta aplikasi Anaking di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta.
Peluncuran ini dilakukan bersama dengan Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP).
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung program nasional Wajib Belajar 13 tahun, yang bertujuan meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Amich Alhumami, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperluas rentang usia wajib belajar, yang kini mencakup anak usia 5-6 tahun, atau pendidikan pra-formal.
Hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari usia dini, terutama dalam menghadapi tantangan pemerataan pendidikan yang ada. Meskipun tingkat pemerataan pendidikan di Indonesia sudah baik, masalah kualitas pendidikan tetap menjadi fokus utama.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah penggunaan Bahasa Indonesia dalam pengajaran, yang terkadang sulit dipahami oleh siswa yang lebih familiar dengan bahasa daerah.
Oleh karena itu, Amich merekomendasikan agar pengajaran di kelas awal juga menggunakan bahasa daerah untuk memudahkan pemahaman materi oleh siswa.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyatakan bahwa sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia adalah anak usia 0-5 tahun, yang berjumlah sekitar 28 juta anak.
Woro menekankan bahwa usia dini adalah periode emas bagi anak yang membutuhkan stimulasi untuk mendukung perkembangan optimal.
Ia menambahkan bahwa pengembangan anak usia dini harus melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan yang baik, guna memastikan perkembangan anak yang maksimal.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kemenko PMK memastikan koordinasi antara kementerian untuk memenuhi kebutuhan anak pada setiap tahap perkembangan.
Woro juga menyoroti pentingnya penguatan keluarga dan pengasuh, mengingat sebagian besar anak tinggal dalam keluarga utuh. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pengasuhan menjadi kunci penting dalam pengembangan anak.
Sementara, Direktur PAUD, Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen, Komalasari menegaskan pentingnya implementasi PAUD berkualitas yang meliputi layanan pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak.
Sejak 2020, kementerian telah memberikan bantuan kepada 250 kabupaten/kota di Indonesia untuk mendukung implementasi PAUD HI.
Hingga saat ini, 76% satuan PAUD di Indonesia telah memenuhi minimal enam dari delapan indikator PAUD HI, yang mencakup pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, pemberian makanan bergizi secara berkala, serta koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan.
Dalam upaya memastikan keberlanjutan dan perluasan implementasi PAUD HI, Direktorat PAUD bekerjasama dengan World Bank dalam program INEY yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025.
Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas satuan PAUD di seluruh Indonesia, sehingga anak-anak di Indonesia dapat menerima layanan PAUD yang holistik dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.
Dengan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta dukungan berbagai pihak, pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan pendidikan usia dini yang lebih merata dan berkualitas, untuk mendukung masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik. (R)