Bogor (buseronline.com) – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator (Menko) dan sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jumat.
Pertemuan tersebut membahas agenda strategis pemerintah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki data tunggal penerima bantuan agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Penyempurnaan data tunggal menjadi prioritas, agar pemberian bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Selain itu, kita akan meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan pelatihan, penyediaan bahan baku, dan sinergi antara usaha besar dan UMKM,” ujar Muhaimin.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja migran. Pemerintah merencanakan pembangunan 100 balai latihan kerja baru yang akan melatih pekerja sesuai standar internasional.
“Balai latihan ini akan fokus pada persiapan tenaga kerja untuk jabatan tertentu, dengan pelatihan keterampilan dan vokasi yang sesuai kebutuhan pasar global,” jelas Muhaimin.
Pemerintah juga akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah. Dana ini akan dikelola dalam bentuk pinjaman bergulir oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
“Program ini akan membantu pekerja migran dan UMKM mendapatkan modal usaha dengan bunga yang sangat rendah. Kami akan memastikan implementasinya berjalan baik,” tambahnya.
Muhaimin menegaskan, optimalisasi bantuan sosial juga menjadi prioritas utama. Pemerintah akan membenahi data penerima bantuan dengan melibatkan masyarakat dalam proses usulan dan sanggahan.
“Tidak boleh ada satu pun orang miskin di Republik ini yang tidak menerima bantuan. Ini adalah komitmen yang harus segera diwujudkan,” tegasnya.
Langkah-langkah strategis ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kolaborasi nasional antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan agenda ini, pemerintah optimis mampu mempercepat pemberdayaan masyarakat sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. (R)
