Jakarta (buseronline.com) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa belanja negara tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp3.350,3 T atau 100,8% dari target, berfungsi sebagai “shock absorber” dan agen pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.
Belanja negara ini mengalami pertumbuhan 7,3% yoy, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 T dan transfer ke daerah sebesar Rp863,5 T.
Dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Senin, Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa belanja negara digunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan.
“Belanja negara adalah alat shock absorber dan juga agen pembangunan. Kita menggunakan belanja negara sebagai shock absorber untuk mengelola perekonomian yang dibayang-bayangi oleh risiko ketidakpastian yang tinggi,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi, belanja negara digunakan untuk berbagai kebijakan seperti bantuan pangan untuk mitigasi dampak El Nino, stabilisasi harga pangan, subsidi energi untuk BBM, listrik, dan LPG, serta subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas petani.
Program bantuan sosial juga terus dilanjutkan, seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, dan PBI JKN, yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, Program KUR juga dioptimalkan untuk pemberdayaan UMKM.
Dalam mendukung agenda pembangunan, belanja negara difokuskan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta pemberian dukungan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Negara (IKN).
Sebagian besar belanja negara yang telah terealisasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di sektor kesehatan, Rp194,4 T digunakan untuk mendukung 96,7 juta penerima PBI JKN, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta pendanaan operasional untuk 10.072 puskesmas.
Di sektor pendidikan, Rp550,4 T dialokasikan untuk mendukung 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, dan tunjangan profesi untuk 1,6 juta guru.
Sementara itu, di bidang perlindungan sosial, Rp455,9 T digunakan untuk berbagai program, termasuk PKH untuk lansia, disabilitas, dan anak sekolah, serta subsidi LPG 3 kg dan listrik untuk jutaan penerima manfaat.
Wamenkeu juga menambahkan bahwa belanja negara turut memperkuat transfer ke daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan antar pusat dan daerah, serta mendorong kemandirian daerah.
“Kami terus mencari efisiensi dan fokus pada program prioritas. Sinergi antara belanja pusat dan daerah akan terus diperkuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wamenkeu Suahasil.
Dengan kebijakan belanja negara yang terarah dan efisien, diharapkan dapat mendukung penurunan kemiskinan, pengurangan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (R)