Semarang (buseronline.com) – Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program swasembada pangan nasional.
Hal ini diungkapkan seusai audiensi dengan Tenaga Ahli Kementerian Pertanian, Pamuji Lestari, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pertanian akan menggelar rapat koordinasi (rakor) pada 15 atau 16 Januari 2025.
Rakor ini bertujuan untuk menyatukan visi, misi, dan strategi dalam mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Pamuji Lestari menjelaskan, Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi rakor pertama karena memiliki potensi besar dalam produktivitas pangan.
“Indeks pertanaman di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah, seperti Sragen, bahkan mencapai angka 400. Ini menunjukkan kapasitas besar provinsi ini dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ungkapnya.
Rakor ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, penyuluh pertanian, serta akademisi.
Pamuji menambahkan, program swasembada pangan adalah mandat Presiden yang memerlukan sinergi lintas sektor untuk segera terealisasi.
Menurut Nana Sudjana, berbagai program Kementerian Pertanian selama 2024, seperti luas tambah tanam (LTT), pompanisasi, dan bantuan pupuk, telah memberikan hasil positif. “Produktivitas meningkat, bahkan beberapa wilayah mampu panen lebih dari sekali dalam setahun,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya dukungan dari bupati dan wali kota untuk memastikan keberhasilan program ini.
“Program swasembada pangan adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak, termasuk pakar dan akademisi, harus dilibatkan untuk memberikan solusi yang efektif,” kata Nana.
Nana juga menyampaikan optimismenya bahwa Jawa Tengah siap menjadi motor penggerak utama swasembada pangan di Indonesia. “Kita harus menggerakkan semua potensi agar Indonesia segera mencapai kedaulatan pangan,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dapat mempercepat realisasi swasembada pangan, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. (R)
