Jakarta (buseronline.com ) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung dalam mendukung Indonesia menjadi negara maju.
Ia menyebutkan bahwa keuangan negara yang sehat dan kepastian hukum yang kredibel adalah dua syarat utama yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut.
Hal ini disampaikan Menkeu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa.
“Aspirasi kita untuk masuk di dalam top 20 persen dunia, berarti high income country, itu dua persyaratan yang sangat penting adalah yang berhubungan dengan kita berdua ini (Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung). Yang dari kami, keuangan negaranya tetap sehat, tetap sustainable. Dan dari sisi masyarakat atau perekonomian dibutuhkan kepastian hukum, enforcement yang kredibel,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu menilai Kejaksaan Agung memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini penting untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara berpenghasilan tinggi.
“Sisi hukum yang bisa menciptakan keamanan, kenyamanan, tapi juga kepastian,” tambahnya.
Sri Mulyani mendorong kerja sama yang lebih erat antara Kemenkeu dan Kejaksaan Agung dalam membangun tata kelola yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menciptakan siklus ekonomi yang positif (virtuous cycle) dengan memastikan keuangan negara tetap sehat dan hukum berjalan efektif.
“Kalau negara ekonominya buruk, tidak ada confidence, tidak ada kepastian hukum, tidak ada investasi, penerimaan pajak rendah, APBN menjadi krisis. Kemenkeu dan Kejaksaan Agung menjadi dua institusi yang menentukan Indonesia itu mau virtuous cycle atau vicious cycle,” jelas Menkeu.
Dalam upaya pencegahan korupsi, Menkeu menekankan perlunya tata kelola yang baik dan pengawasan bersama antara Kemenkeu dan Kejaksaan Agung. Hal ini bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif dan terpercaya.
“Kalau ada masalah dilakukan perbaikan. Kita laksanakan sistem itu kemudian diawasi bersama. Bagaimana kita bisa bekerja sama menciptakan pencegahan. Kita juga bisa menciptakan kepastian, tapi pada saat yang sama birokrasi juga bisa berjalan dengan baik,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mendorong Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dan kompetensi pegawainya agar dapat menghadapi tantangan ekonomi dan hukum yang semakin kompleks.
“Saya selalu menekankan upgrade pengetahuan kepada jajaran saya. Karena ekonomi itu bergerak luar biasa cepat, berubah banyak sekali. Saya yakin bidang hukum juga sama. Maka, saya berharap teman-teman Kejaksaan juga meningkatkan kapasitas,” katanya.
Menkeu optimistis, dengan sinergi yang kuat antara Kemenkeu dan Kejaksaan Agung, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju yang berpendapatan tinggi. (R)
