Jakarta (buseronline.com) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah inisiatif strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja serta meningkatkan daya saing industri nasional.
“Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers.
Menurutnya, keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri akan membantu menjaga stabilitas hubungan industrial dan memberikan saluran resmi bagi para pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka.
“Dengan hubungan industrial yang baik, daya saing nasional juga akan meningkat, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor,” tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli menyambut baik inisiatif ini dan menilai Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan.
“Kami sangat mendukung Desk Ketenagakerjaan ini. Dengan kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri, berbagai masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat,” ujar Prof Yassierli.
Ia menambahkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman dan memiliki kepastian hukum akan meningkatkan produktivitas serta daya saing industri nasional. “Kami berharap langkah ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Penasihat ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan, Andi Gani Nenawea, yang juga menjabat sebagai Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), turut mengapresiasi langkah Kapolri dalam menangani permasalahan buruh.
“Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50.000 buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai,” ungkap Andi Gani.
Ia juga mengungkapkan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri mendapat perhatian internasional. Empat negara ASEAN, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina tertarik untuk mempelajari model ini.
“Ini pertama di dunia, di mana kepolisian memiliki unit khusus yang menangani tindak pidana ketenagakerjaan,” tambahnya.
Dengan adanya Desk Ketenagakerjaan Polri, pemerintah berharap hubungan antara pekerja dan perusahaan menjadi lebih harmonis, sengketa industri dapat diminimalisir, serta daya saing nasional meningkat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (R)
